Edisi 21-01-2017
Poros Mahasiswa - Pemerintah Harus Introspeksi


Baru-baru ini pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (BSN) yang berfungsi menangkal potensi serangan cyber dari agen rahasia negara lain. BSN juga berfungsi meredam maraknya penyebaran berita bohong atau hoax yang kini kerap menghiasi media elektronik terutama yang berbasis online.

Di sini pemerintah merasa bahwa persoalan berita hoax memiliki potensi destruktif yang setara dengan serangan cyber asing, di mana ia akan mengancam stabilitas, keamanan, dan ketertiban negara. Berita hoax mampu menohok sentimen paling dalam pada diri seseorang.

Selanjutnya berita tersebut akan menyebar luas dari orang ke orang, bukan untuk menyampaikan fakta melainkan sekadar menginginkan orang lain memiliki keyakinan yang sejalan dengan dirinya. Dari sana lahirlah solidaritas yang menumbuhkan eksistensi diri, sebagai penyaluran rasa kecewa serta frustrasi di tengah kondisi krisis yang sedang dialami.

Kini di tengah krisis kepemimpinan, penyebaran berita hoax semakin masif terjadi. Krisis ini tecermin dari ketiadaan koordinasi yang baik antar-instansi pemerintahan dalam merespons berbagai kebijakan kontroversial, baik kebijakan yang dirasa semakin memberatkan rakyat ataupun kebijakan yang dirasa bertentangan dengan hukum.

Kondisi ini dipertontonkan secara vulgar dan berulang kali oleh para pejabat yang bersangkutan tanpa adanya rasa khawatir akan merusak kewibawaan pemimpinnya. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga berita hoax kembali tumbuh subur sebagai sarana merekatkan solidaritas bagi penyaluran kekecewaan.

Solidaritas semacam ini adalah solidaritas semu, karena justru semakin menumpulkan nalar sehat yang didasarkan pada fakta. Di samping itu, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang bisnis. Mereka membuat beragam situs online yang berisi berita hoax di mana pangsa pasar berita ini begitu besar, sehingga akan menaikkan jumlah pengunjung situsnya dan meningkatkan penghasilannya dari para pemasang iklan.

Karenanya, penyebaran berita hoax telah menjadi cerminan dari hukum pasar terkait permintaan dan penawaran, yang akan berlangsung terus menerus dengan sendirinya. Dengan demikian, maka langkah pemerintah membentuk BSN tak akan efektif meredam penyebaran berita hoax jika tidak dibarengi dengan pemutusan elemen permintaan.

Cara memutusnya adalah dengan melakukan introspeksi pemerintah sendiri. Tunjukkan jika pemerintah mampu memperbaiki kapasitas kepemimpinannya, sehingga kepercayaan rakyat kembali seperti sedia kala dan berita hoax sebagai sarana perekat solidaritas yang semu lambat laun akan surut dengan sendirinya.

PUTRI ALFIANI
Mahasiswi Ilmu Politik dan Pemerintahan (JPP),
Universitas Gadjah Mada