Edisi 11-01-2017
Relaksasi Ekspor Mineral Diminta Menyeluruh


JAKARTA– Kalangan industri pertambangan meminta rencana relaksasi ekspor mineral melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diterapkan secara adil.

Saat ini pemerintah tengah merumuskan revisi PP No 23/ 2010 yang merupakan revisi keempat dari aturan turunan Undang-Undang (UU) No 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain terkait divestasi dan perubahan status kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), aturan itu juga berisi kebijakan hilirisasi khusus terkait ekspor konsentrat atau produk hasil olahan.

Masalahnya, terkait kebijakan hilirisasi, aturan tersebut menyatakan bahwa penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium. Sementara, komoditas tembaga masih diperkenankan. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai, kebijakan ini justru keluar dari semangat hilirisasi dan hanya menguntungkan perusahaan tambang tertentu saja.

Padahal, APB3I menambahkan, sejauh ini perusahaan tambang tembaga belum menunjukkan komitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter ) di dalam negeri. ”Ada ketidakadilan dalam penerapan kebijakan. Kebijakan ini hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu saja,” tegas Ketua APB3I Erry Sofyan di Jakarta kemarin.

Erry menambahkan, di dalam rancangan PP yang baru tersebut, perusahaan pemegang kontrak karya juga masih boleh mengekspor hasil olahan hanya dengan syarat berubah menjadi Izin Usaha Produksi Khusus Operasi Produksi (IUPK OP). Terkait dengan penerapan bea keluar yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun smelter oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah, Erry pun mempertanyakan kenapa bukan para pelaku usaha yang membiayai sendiri.

”Tinggal pemerintah memberi fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pemurnian khusus untuk komoditas yang dilarang ekspor ini,” tuturnya. Setidaknya, kata dia, pemerintah harus memberi kesempatan kepada para pelaku usaha di bidang komoditas mineral untuk membangun smelter namun dengan memberi kesempatan mengekspor dalam jangka waktu tertentu.

Secara khusus, terkait dengan bauksit, dibutuhkan kajian khusus. Dengan cadangan yang besar sementara permintaan domestik untuk produk olahan bauksit masih terbatas, ekspor terbatas menurutnya seharusnya bisa diberikan. ”Hal ini juga akan membantu negara mendapat devisa. Saat ini harga bauksit global sebesar USD30 per ton. Jika setiap tahun diperkenankan ekspor sebanyak 40 juta ton, maka negara akan mendapat tambahan devisa senilai USD1,2 miliar.

Bandingkan jika hanya dikenakan bea keluar senilai USD5 per ton, negara hanya mendapat USD200 juta per tahun,” paparnya. Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciress) Budi Santoso menilai, RPP yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut terkesan tergesa-gesa. ”Sebaiknya pemerintah melihat fundamental permasalahan kenapa hilirisasi tidak berjalan dan bagaimana affirmative action yang komprehensif, bukan hanya tambal sulam,” cetusnya.

Menurut dia, pemerintah harus memberi perlakuan sama untuk semua komoditas dan juga pelaku usaha. Pemerintah tak boleh membiarkan adanya perlakuan berbeda antara perusahaan pemegang kontrak karya dengan perusahaan pemegang IUP. Budi menyebutkan, ekspor hanya untuk membantu kondisi finansial perusahaan, diberikan hanya pada perusahaan yang sudah dan sedang membangun smelter dan memiliki cadangan yang cukup.

”Jangan sampai pembatasan mineral seolah-olah hanya untukpihaktertentu,” kataBudi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masih mencari solusi terkait rencana kebijakan melonggarkan pelarangan ekspor mineral. ”Kami sedang mencari solusi terbaik. Jalan tengah sedang disiapkan,” tegasnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai rapat terbatas mengatakan, persoalan tersebut masih difinalisasi dan paling cepat selesai sore hari ini. ”Kita akan finalisasi. Paling cepat besok sore. Mestinya kalau sudah selesai pasti diumumkan,” ujarnya, kemarin.

nanang wijayanto/ m faizal/ ant