Edisi 20-03-2017
Presiden Resmikan Pembangkit Listrik 500 MW


MEMPAWAH – Presiden Joko Widodo meresmikan delapan mobile power plant (MPP) berkapasitas 500 megawatt (MW) senilai Rp8 triliun di Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3).

Infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat itu diharapkan mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor industri dan pariwisata. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa PT PLN (Persero) berhasil menepati komitmen penyelesaian pembangunan MPP sesuai dengan janji, yakni selama enam bulan sejak groundbreaking tahun lalu.

”Saat saya kemari, saya tanyakan kapan MPP ini akan selesai? Pak Dirut PLN menjanjikan kepada saya enam bulan dan beliau berhasil membuktikan hal itu, PLN berhasil membuktikan hal tersebut,” kata Presiden di sela-sela peresmian 8 MPP (mobile power plant ) yang dipusatkan di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa listrik merupakan elemen yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia.

Presiden berpesan agar pasokan gas untuk pembangkit listrik, termasuk MPP Pontianak, diprioritaskan. Pada peresmian pembangkit listrik portabel itu, Presiden juga menegaskan akan mengawasi pembangunan 34 pembangkit listrik yang sempat mangkrak di Indonesia. Presiden ingin ke-34 pembangkit listrik tersebut kembali dioperasikan setelah permasalahan hukumnya selesai. Saat meresmikan pembangkit tersebut, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RiniSoemarno, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Presiden menambahkan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai. Presiden mengaku, mengetahui dan terus mengawasi perkembangan proyek kelistrikan. ”Kalau bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Karena listrik sangat dibutuhkan masyarakat, pabrik, dan industri serta pariwisata,” ungkap dia. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, peresmian delapan MPP tersebut diharapkan mampu menunjang sistem kelistrikan di Indonesia.

Dia menyebutkan, keseluruhan pembangkit tersebut berhasil diselesaikanPLNdengan penugasan kepada anak perusahaan PLN melaluiBrightBatamdalamwaktu enam bulan pekerjaan. ”Terhitung sejak di-groundbreaking oleh Presiden pada semester awal 2016 lalu, pembangunan keseluruhan proyek tersebut menelan biaya lebih dari Rp8 triliun. Kedelapan pembangkit listrik tersebut merupakan program 35.000 MW,” ungkap Sofyan.

Dia menambahkan, delapan unit pembangkit MPP tersebut merupakan pembangkit listrik bertenaga gas, tetapi penggunaannya saat ini masih memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disebabkan pasokan gasnya masih menunggu sambungan pipa dan infrastruktur lainnya yangakandipasokdari Batam. Salah satu keuntungan dari peresmian MPP adalah adanya tambahan daya sehingga mampu memasok ketersediaan sambungan listrik baru. Misalnya di Kalimantan Barat dengan MPP Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah bisa menyediakan sambungan baru hingga 120.000 rumah.

Selain itu MPP Pontianak akan memasok cadangan atau ketersediaan energi listrik yang selama ini masih bergantung dari impor listrik asal Malaysia. General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat Bima Putra Jaya mengatakan, keberadaan mesin MPP Pontianak akan meningkatkan daya pasok listrik yang saat ini sudah mencapai 426 MW dari beban puncak sebesar 300 MW. ”Dengan adanya MPP Pontianak ini, PLN Kalbar siap melayani sambungan baru hingga 120.000 pelanggan karena masih ada selisih yang besar dari beban puncak saat ini,” ungkap dia.

Sementara untuk pengaktifan kembali PLTU Parit Baru yang mangkrak, menurut Bima, saat ini tengah dilakukan audit. Adapun persiapan pengaktifan juga siap dilakukan tahun ini melalui PLN pusat.

Ichsan amin