Edisi 27-03-2017
Skema Pendanaan LRT Diputuskan


JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan skema pendanaan proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) rute Jakarta- Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) menggunakan kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sindikasi pinjaman dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan, keputusan tersebut akan dituangkan dalam revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan Terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. ”Perpres akan keluar pekan depan. Itu adalah terjemahan atas berbagai pertanyaan-pertanyaan mulai penjaminan hingga pendanaan akan ada di situ,” kata Luhut di Jakarta akhir pekan lalu. Luhut mengatakan, porsi pemerintah dan swasta dalam proyek senilai Rp23 triliun tersebut adalah 33:67.

Dengan kata lain, PTKeretaApiIndonesia(KAI) selaku investor dan PT Adhi Karya selaku operator juga akan disokong konsorsium perbankan badan usaha milik negara (BUMN) di samping dibantu pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan. Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kontribusi terhadap proyek itu dalam bentuk public service obligation (PSO). Sejauh ini DKI belum dilibatkan dalam pendanaan proyek tersebut. Dengan terbitnya Pepres ini, Luhut yakin seluruh persoalan LRT dari hulu hingga hilir bisa diatasi. Dia pun optimistis transportasi massal itu bisa beroperasi pada kuartal IV/2018 atau paling lambat kuartal I/ 2019. ”Konstruksi juga sudah jalan kok,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan telah sepakat mendukung percepatan pembangunan LRT Jabodebek dari sisi pendanaan. ”Ini akan masuk dari perbankan domestik. Semua tools APBN juga diantisipasi untuk mendukung proyek ini. Alhamdulillah, sekarang Perpresnya sudah difinalisasi untuk menjadi payung hukum implementasi percepatan proyek ini pada 2017,” kata Askolani kepada KORAN SINDO.

Mengenai tarif LRT, Askolani masih enggan mengungkapkan jumlah PSO yang disiapkan untuk menyubsidi tarif LRT tersebut. Dia menyebut, konsultan proyek sudah memiliki perhitungan kasar menilik dari aspek perkiraan jumlah penumpang, penjaminan pemerintah, hingga pinjaman dari sindikasi. ”Angka masih roughly, tapi pemerintah punya komitmen untuk itu. Besarannya masih tentatif,” tandasnya.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, tarif LRT normalnya akan dikenakan sebesar Rp37.500 per penumpang. Akan tetapi, pemerintah akan menyubsidi tarif tersebut sehingga tarifnya akan berada di kisaran Rp10.000-15.000 per penumpang. Hal ini dilakukan agar tarif LRT bisa terjangkau bagi masyarakat luas.

Rahmat fiansyah