Edisi 24-03-2017
Izin 31 Importir Produk Hortikultura Dicabut


JAKARTA– Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut Persetujuan Impor (PI) 31 importir produk hortikultura yang menyalahi ketentuan.

Sebanyak 13 di antaranya juga terancam dicabut Angka Pengenal Importir (API)-nya. Keputusan tersebut diambil lantaran para importir tersebut terbukti tidak mempunyai gudang dan tidak memiliki alamat yang jelas. Padahal, salah satu persyaratan untuk melakukan importasi adalah kepemilikan gudang. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan, tidak ada kompromi bagi importir yang tidak taat aturan.

”Ada beberapa yang menyampaikan bahwa mereka tidak punya gudang tapi kontrak (sewa). Padahal, ketentuan kita harus memiliki gudang karena kalau mengimpor sayur dan buah itu kan harus ada pendinginnya, baru didistribusikan,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta kemarin. Penegakan aturan ini diambil karena perusahaanperusahaan importir produk hortikultura tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 23 huruf e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Sejak 3 Januari 2017 Tim Pengawasan dan Tertib Niaga Kemendag telah memeriksa 142 perusahaan dari 160 perusahaan pemegang PI semester I /2017 guna memastikan pemenuhan persyaratan terkait perizinan importasi produk hortikultura periode importasi Januari-Juni 2017. Dalam pengawasan itu, tim menemukan beberapa ketidaksesuaian persyaratan yang digunakan dalam pengajuan permohonan PI, antara lain bukti kepemilikan gudang dan kendaraan pengangkut yang sesuai dengan karakteristik produk.

Mendag merinci, dari 31 importir yang dicabut PI-nya itu, 18 importir sudah mengakui kesalahannya dan akan dikenakan sanksi ringan dan 8 importir direkomendasikan melakukan perbaikan persyaratan dalam PI untuk memperoleh izin pada semester berikutnya. Sementara sebanyak 13 importir diindikasikan melakukan pelanggaran berupa penyampaian informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan PI sehingga direkomendasikan untuk dikenakan sanksi pencabutan PI dan API. ”Yang mencabut tentu dinas provinsi atau kota yang menerbitkan API tersebut,” ujarnya.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Syahrul Mamma menyatakan, perusahaan yang telah dicabut API berdasarkan Pasal 31 huruf f Permendag Nomor 70 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan API. Sementara bagi importir yang PI-nya dicabut baru dapat mengajukan kembali permohonan PI setelah setahun sejak tanggal pencabutan.

”Kami dari Tim Pengawasan dan Tertib Niaga dibantu Tim Itjen Kemendag akan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 61 importir produk hortikultura lainnya yang tersebar di beberapa wilayah untuk menegakkan aturan dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak segan-segan memberikan sanksi bagi pengusaha yang melanggar,” tandas Syahrul. Berdasar data Kemendag, dari 31 importir yang dicabut PI-nya, 29 di antaranya berlokasi di Jakarta dan sisanya di Bekasi.

Inda susanti