Edisi 11-01-2017
Ekspor Rumput Laut Diperkirakan Turun 30%


JAKARTA - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) memperkirakan, ekspor rumput laut sepanjang 2016 turun sekitar 30% dibandingkan tahun 2015 yang nilainya mencapai USD205,4 juta.

Penurunan ekspor tersebut dipicu sejumlah hal, antara lain pelemahan ekonomi global dan kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait produk organik. ”Pada 2016 turun kurang lebih 30%. Ada isu bahwa Amerika akan mengeluarkan produk olahan rumput laut dari daftar produk-produk organik, itu yang membuat ekspor lesu pada 2016,” kata Ketua Umum ARLI Safari Azis dalam diskusi Pengembangan Hulu-Hilir Komoditas Rumput Laut Nasional, di Jakarta, kemarin.

Berdasar data Kementerian Kelautan dan Perikanan, total produksi rumput laut dalam negeri mencapai 1,12 juta ton pada 2015. Dari jumlah tersebut sebanyak 21% atau 236.900 ton diekspor ke berbagai negara, dengan komposisi 97% berupa bahan baku dan sisanya berupa produk olahan. Sektor hulu rumput laut menyumbang devisa kurang lebih USD160,4 juta, sementara dari sektor hilir sebesar USD45 juta atau 22% dari total ekspor komoditas tersebut.

Pada periode Januari-Agustus 2016 ekspor bahan baku rumput laut tercatat baru sebesar 121.500 ton dengan nilai USD80 juta. Sementara, ekspor produk olahan pada periode yang sama tercatat sebanyak 4.000 ton dengannilaiUSD25,4juta. Selain adanya wacana bahwa Negeri Paman Sam akan mengeluarkan produk olahan rumput laut dari daftar produk organik, banyak juga wacana yang dinilai menghambat ekspor komoditas rumput laut.

Di antaranya adalah wacana pembatasan ekspor dan juga pengenaan bea keluar untuk produk tersebut. Padahal, pemerintah diharapkan bisa memberikan insentif kepada pelaku usaha, khususnya untuk investasi dan pengembangan usaha rumput laut. Beberapa insentif yang diharapkan antara lain adalah bantuan bibit dan ahli untuk sektor hulu. Sementara di hilir, lebih kepada fasilitasi perizinan dan suplai energi untuk industri.

ARLI mengharapkan, pada 2017 kinerja ekspor rumput laut berupa bahan baku dan produk olahan bisa kembali normal. ARLI juga berharap, pemerintah mengembangkan usaha rumput laut dari mulai sektor hulu hingga hilir yang terintegrasi dengan melibatkan para pelaku usaha serta dunia industri untuk meningkatkan daya saing.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai, masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang harus ditinjau ulang. Pasalnya, ada sejumlah kebijakan yang dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut.

”Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan di sektor ini. Kami mengharapkan, ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakandidukungdenganproses kajian, melaluiproseskonsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik,” ujarnya.

inda susanti/ant