Edisi 11-01-2017
OJK Atur Industri Layanan Fintech


JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengatur perusahaan startup layanan fintech (financial technology-peer to peer/P2P) lending tahun ini.

Otoritas mencatat pertumbuhan signifikan dalam industri ini yang dapat berisiko terhadap sistem keuangan dan pelaku industri lainnya. Pertumbuhan jumlah penyelenggara fintech startup di tahun 2016 telah meningkat sekitar tiga kali lipat dari sekitar 51 perusahaan pada kuartal I/2016 menjadi 135 perusahaan pada akhir 2016.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK Imansyah menjelaskan, sejak akhir tahun lalu pihaknya telah mengeluarkan peraturan OJK (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi( LPMUBTI) atau fintechpeer to peer (P2P) lending . Untuk itu, regulator mengimbau agar pelaku usaha fintech P2P lending segera mendaftarkan diri ke OJK dalam hal pengurusan perizinan.

“Enam bulan setelah aturan keluar, fintech harus mendaftar ke OJK. Nantinya diuji kualitasnya bagaimana dan lainnya. Setelah itu, baru dikeluarkan izinnya paling lama satu tahun setelah mendaftar. Kami sangat mewaspadai perusahaan yang asal-asalan demi perlindungan konsumen,” ujar Imansyah saat konferensi pers di Jakarta kemarin. Saat masa pendaftaran, pelaku usaha tetap dapat melakukan aktivitasnya secara penuh dengan pendampingan dari OJK terus-menerus sambil melakukan evaluasi.

“Semuanya saat ini belum terdaftar, ketika sudah mendaftar kami bisa memonitornya. Kalau tidak mau mendaftar juga, itu di luar (pengawasan) kami,” ujarnya. Menurut Imansyah, aturan turunan lainnya seperti surat edaran akan menyusul. Fokus yang akan diatur dana fintech ini antara lain bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan. Kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, perizinan, perubahan kepemilikan.

Peraturan ini akan membuat startup atau pengusaha pemula bisa mempermudah akses pinjaman di perbankan dalam maupun di luar negeri serta mempercepat distribusi pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Ini merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani secara maksimal seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan dan modal ventura,” tegasnya.

Dia mengatakan, untuk modal perusahaan, pada tahap awal perusahaan harus siapkan sekitar Rp1-2,5 miliar. Sementara, batasan pinjaman dalam fintech maksimal Rp2 miliar per debitur dalam bentuk mata uang rupiah.”Kami ingin menyasar peminjam dari segmen industri kreatif yang tidak memiliki agunan apabila meminjam di bank. Misalnya, ada proyek fotografi atau iklan yang omzetnya Rp2,5 miliar tapi butuh modal sewa perlengkapan maka bisa lewat fintech ini,” ujarnya.

Dia menyampaikan pula bahwa penyelenggara fintech P2P lending atau LPMUBTI dalam POJK ini dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor industri keuangan nonbank (IKNB).

Selain mengatur penyelenggaraan LPMUBTI atau fintech P2P lending , POJK ini juga mendorong terciptanya ekosistem fintech secara menyeluruh yang mencakup Fintech 2.0 (antara lain fintech perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pergadaian, penjaminan, dan payment ) dan Fintech 3.0 (antara lain fintech big-dataanalytic, aggregator, robo-advisor, blockchain , dan lain-lain).

Imansyah menjelaskan, pertumbuhan yang sangat cepat ini perlu diantisipasi untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. POJK ini dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional, dan pada saat yang sama tetap menyediakan ruang bagi penyelenggara fintech di Tanah Air untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.

hafid fuad