Edisi 20-03-2017
Kadin Dukung Ekonomi Berkeadilan


JAKARTA– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh rencana kebijakan ekonomi berkeadilan yang akan diterbitkan pemerintah.

Kebijakan tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengaku akan mendukung rencana kebijakan ekonomi berkeadilan karena bisa mengurangi ketimpangan ekonomi yang saat ini masih tinggi. Dengan konsep kebijakan tersebut, pemerintah ingin kue ekonomi bisa ikut dinikmati masyarakat banyak. “Ada kekhawatiranbahwa gap ketimpangan makin melebar. Memang ini rencana menengah panjang, bukan rencana jangka pendek. Tapi nanti kita akan ada quick win juga yang memang konsisten dengan kebijakan besar itu,” kata Rosan seusai bertemu dengan pemerintah di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.

Rosan menjelaskan, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan banyak rencana kebijakan mulai dari reformasi agraria, distribusi aset, pajak lahan menganggur, hingga rencana mengarahkan dukungan pembiayaan perbankan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Sebanyak 90% ekonomi ini kan UKM, tapi porsi perbankan hanya 20%, itu yang akan didorong,” katanya. Pemilik PT Recapital ini juga mengungkapkan, pemerintah akan menggandeng Kadin pada sebuah tim untuk memberi masukan dalam mematangkan kebijakan tersebut. Keterlibatan pengusaha dinilainya penting agar kebijakan itu tidak kontraproduktif.

Pemerintah, kata Rosan, juga menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu bisnis yang sudah ada. Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, rencana kebijakan afirmatif yang mengusung ekonomi berkeadilan membutuhkan masukan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kadin. Dalam kesempatan itu, Darmin mengaku pihaknya baru memperkenalkan konsep besarnya saja. “Tentu kita bicara tidak spesifik, kita bicara masih pemikiran konsep, untuk spesifik nantilah,” kata Darmin.

Menurut Darmin, sosialisasi kebijakan tersebut tidak kalah pentingnya dengan substansi kebijakan. Karena itu, pemerintah berencana menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan secara satu per satu.

Rahmat fiansyah