Edisi 21-01-2017
OJK Terima 801 Laporan Investasi Bodong


JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 801 laporan investasi ilegal selama kurun waktu 2013-2016. OJK akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat dengan monitoring secara bertahap.

Khusus tahun 2016, OJK menerima 132 laporan di mana 32 di antaranya sudah selesai dianalisis dan dinyatakan sebagai investasi bodong. Sedangkan, 16 lainnya masih dalam proses penyidikan. Otoritas akan terus mengingatkan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada agar tidak terjebak dalam investasi bodong.

Salah satunya dengan melakukan edukasi masyarakat. Berdasarkan laporan layanan Financial Customer Care (FCC) dari 801 pengaduan berupa informasi dan pertanyaan dari masyarakat tersebut, terdapat 484 entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi yang tidak jelas aspek legalitasnya serta tidak berada di bawah pengawasan OJK.

”Dari sejumlah entitas tersebut, 217 entitas di antaranya dapat ditindaklanjuti melalui monitoring dan pengamatan lapangan secara bertahap. Sementara, sisanya sejumlah 267 entitas tidak dapat ditindaklanjuti karena terbatasnya informasi,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta kemarin.

Tahun ini OJK akan lebih tegas dalam penegakan hukum, sehingga sanksi yang diberikan benar-benar bisa membuat jera sekaligus menjadikan publik lebih hati-hati. Selain itu, OJK akan meningkatkan kerja sama dengan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan kepolisian daerah untuk membantu OJK dalam menindak pelaku investasi bodong.

Sebelumnya OJK dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) kembali menemukan enam kegiatan usaha penawaran investasi yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun. Perusahaan tersebut menawarkan produk yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, OJK dan Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa keenam perusahaan tersebut sebagai perusahaan investasi yang ilegal dan harus menghentikan kegiatan usahanya. Pihaknya akan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen di sektor jasa keuangan.

Keenam perusahaan tersebut adalah PT Compact Sejahtera Group (Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera atau ILC), PT Inti Benua Indonesia, PT Inlife Indonesia, Koperasi Segitiga Bermuda (Profitwin77), PT Cipta Multi Bisnis Group, PT Mi One Global Indonesia.

hafid fuad