Edisi 11-01-2017
Perusahaan Tambang Didorong Melantai di Bursa


JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan pertambangan dan asuransi asing untuk melepaskan sebagian saham ke publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering /IPO).

Hingga saat ini sekitar 18 perusahaan asuransi asing beroperasi di Indonesia. Sementara, perusahaan tambang juga telah mendapat dorongan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah agar melepas sebagian sahamnya. Berdasarkan Undang-undang (UU) No 40 tahun 2014 tentang Asuransi, kepemilikan asing akan dibatasi dalam persentase saham, tidak boleh lebih dari 80%. Perusahaan asuransi asing tersebut bisa melepas ke investor lokal.

Adapun, tenggat yang diberikan untuk divestasi yaitu hingga 2019. “Kami harap beberapa perusahaan terutama yang dimandatorikan pemerintah seperti pertambangan dan asuransi asing bisa melantai di bursa,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat di Jakarta kemarin. Dalam rangka menambah jumlah emiten di BEI, pihaknya juga fokus mendorong perusahaan di sektor atau industri lainnya untuk mencari pendanaan ekspansi melalui pasar modal.

“Kita sebenarnya fokus ke beberapa jenis industri yang kita perkirakan merencanakan IPO, tahun 2016 lalu sudah banyak perusahaan yang mendatangi kita untuk merencanakan IPO,” ungkapnya. Dia menilai bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan IPO di antaranya kondisi pasar modal, internal perusahaan, kemudian konversi dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan publik yang tentu membutuhkan diskusi panjang.

“Sebagian besar yang sudah berniat pada tahun lalu diharapkan bisa merealisasikan IPO pada 2017 ini,” lanjutnya. Samsul mengaku, sebenarnya tahun lalu sudah ada beberapa perusahaan yang mendatangi BEI guna berdiskusi tentang tata cara dan manfaat IPO. Namun karena banyak pertimbangan, para perusahaan itu masih menahan diri untuk merealisasikan IPO.

“Tentunya banyak hal yang jadi pertimbangan seperti kondisi market , kondisi internal perusahaannya, kemudian pengonversian dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan publik ini diskusinya panjang. Nah, mudah-mudahan di internal bisa diselesaikan,” tuturnya. Kendati begitu, Samsul mengimbau agar para perusahaan yang telah menunjukkan minatnya untuk go public bisa merealisasikannya di tahun ini.

Sebab jika ditunda, maka akan semakin dekat dengan masa pemilihan presiden di 2019. “Kalau tidak bisa di 2017, ya harus menunggu di 2018. Karena, itu sudah 1 tahun sebelum pemilihan presiden berikutnya. Pemerintah juga optimistis tahun ini pertumbuhan ekonomi di 5,1%. Jadi, 2017 waktu yang sangat tepat untuk masuk,” pungkasnya.

heru febrianto