Edisi 11-01-2017
Rasio Pajak Masih Bisa Ditingkatkan


JAKARTA– Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih rendah.

Hal ini terlihat dari rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) 2016 yang berada di bawah 11%.Maka, perlu upaya reformasi fiskal agar dana masyarakat melalui pajak yang dikumpulkan bisa efektif dan berkualitas mendorong perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rasio pajak Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan negara-negara lain.

Dengan kata lain, ruang untuk mendongkrak penerimaan pajak masih besar. “Kita perlu meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan pajak,” kata Sri Mulyani di Jakarta kemarin. Berdasarkan data The Heritage Foundation tahun 2015, rasio pajak Indonesia terhadap PDB hanya 11,8%. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Myanmar (6,1%).

Brunei Darussalam tercatat menjadi negara dengan rasio pajak tertinggi di ASEAN sebesar 30%. Pada 2016 rasio pajak terhadap PDB justru turun bersamaan diterapkannya kebijakan amnesti pajak. Dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu Rp1.285 triliun atau kurang target (shortfall) Rp256 triliun, rasio pajak 2016 hanya 10,5-10,6% terhadap PDB. Sri Mulyani menyatakan, pajak adalah instrumen fiskal yang penting bagi pembangunan.

Dia menyebut, pajak seharusnya bisa optimal menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial dan ekonomi di Tanah Air. “Masalah inilah yang selama ini menjadi hambatan kita untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur,” katanya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, masalah kemiskinan dan kesenjangan dapatdiatasidenganpeningkatan investasi di bidang sumber daya manusia(SDM).

Olehkarena itu, pemerintah membutuhkan dana dari pajak untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan inovatif. “Kita bisa lihat negara mana saja yang mencapai kemakmuran bercirikan pada manusia yang berkualitas, sehingga investasi di bidang SDM menjadi sangat penting,” ucapnya. Dia berujar, pemerintah berkomitmen mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui instrumen fiskal.

Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas kebijakan yang dibuktikan dengan indikator yang lebih terukur. “Kita lihat akselerasi penurunan ini semakin lama semakin landai dan ini menggambarkan bahwa kemampuan kita dalam mendesain (kebijakan) ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus makin ditingkatkan,” kata dia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, selain untuk mendukung perekonomian, reformasi fiskal juga bisa sekaligus menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan. “Reformasi fiskal yang paling terlihat adalah kualitas belanja yang semakin membaik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Ini bisa dilihat dari adanya realokasi belanja ke sektor yang lebih produktif dan ini mendapat apresiasi yang sangat besar,” imbuhnya. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sebelumnya mengatakan, rasio pajak Indonesia memang termasuk yang terendah bila dibandingkan dengan negara-negara dengan penduduk berpenghasilan menengah ke bawah yang rata-rata 17,7%.

Misbakhun mengatakan, rendahnya rasio pajak menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kemampuan pemerintah dalam menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi yang belum optimal. Hal ini terlihat dari total perbandingan antara besarnya pajak yang dipungut dengan besarnya potensi pajak yang terpetakan yang hanya 55%.

rahmat fiansyah