Edisi 24-04-2017
2 Tahun, Makam di Yogyakarta Habis


YOGYAKARTA – Dalam dua tahun ke depan, lahan makam di Kota Yogyakarta akan habis terpakai. Pemerintah harus menyiapkan skenario untuk memperluas lahan makam atau membuat lahan makam baru.

“Ini harus ada solusi. Karena jika tidak, dalam dua tahun ke depan akan kesulitan mencari lahan makam di kota,” ujar Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Affrio Sunarno kemarin. Kota Yogyakarta saat ini tercatat ada 190 lahan pemakaman. Dari jumlah tersebut, 115 makam di antaranya berada di tanah negara dan Sultan Ground yang dikelola oleh masyarakat.

Sementara makam milik Pemkot Yogyakarta yang dikelola melalui kecamatan ada empat lokasi tapi sudah penuh semua, yaitu makam Pracimoloyo Pakuncen di Kecamatan Wirobrajan, makam Sasonoloyo di Mergangsan, makam Sariloyo di Mantrijeron, dan makam Utaraloyo Tegalrejo. Diakui oleh Affrio, selama empat tahun belakangan ini masyarakat memang belum terlayani dengan fasilitas makam yang baik. Bahkan, dampak terbatasnya lahan makam dan kapasitas yang semakin penuh membuat biaya pemakaman terus melonjak. “Bisa mencapai sekitar Rp5 juta,” ujarnya.

Solusi terdekat yang bisa ditempuh adalah optimalisasi lahan yang ada atau dengan pengadaan lahan baru di luar kota. “Jika terpaksa pengadaan maka harus dibuat dulu peraturan daerahnya,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Hari Setya Wacana mengakui pihaknya saat ini tengah mengkaji wacana pengadaan lahan makam di wilayah luar Kota Yogyakarta. Sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya faktor jarak, akses, dan keluasan lahan. Selain itu, dalam kajian juga dibarengi koordinasi dengan pemerintah daerah yang dijajaki sebagai calon lokasi lahan pemakaman serta permintaan rekomendasi dari Pemda DIY.

“Memang kami dulu pernah survei lahan, tapi itu masih tahap awal sekali,” katanya. Pelaksana Tugas Harian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Wijayanto mengatakan, rencana pengadaan lahan makam di luar kota sebagai opsi terdepan karena jika hanya mengandalkan penataan lahan makam milik Pemkot Yogyakarta dirasa sudah tidak memungkinkan. “Selama ini makam-makam yang ada rata-rata sudah ditumpuk- tumpuk,” ucapnya. Meski demikian, pengadaan lahan tidak bisa langsung dieksekusi karena butuh anggaran besar dan serta mempertimbangkan dampak sosial mengingat lokasinya berada di luar kota.

“Lokasi yang sementara dipilih sisi selatan Kota Yogya. Tapi luas kebutuhan sertaaspekteknislainnya masih dikaji sambil melihat dinamika ke depan seperti apa,” katanya. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta sepakat adanya pengadaan lahan makam. Hanya, wacana tersebut kemungkinan belum bisa direalisasikan tahun ini karena untuk menyusun regulasi perlu pembahasan secara mendalam bersama wali kota definitif. Terutama revisi Perda 7/1996 tentang Tempat Pemakaman di Kota Yogyakarta. “Jadi nanti proses pembahasan menunggu wali kota definitif berhasil ditetapkan. Karena ini menyangkut kebijakan fundamental,” kata Ketua Komisi D Agung Damar Kusumandaru.

Menurutnya, pengadaan lahan makam kemungkinan besar akan diberi lampu hijau oleh Pemda DIY asalkan lokasinya masih di dalam satu provinsi. Terkait melonjaknya biaya pemakaman, Pemkot Yogyakarta sebetulnya sudah memiliki program pemberian santunan kematian senilai Rp1,2 juta bagi tiap anggota keluarga tidak mampu yang meninggal dunia. “Tapi bantuan itu memang belum mencukupi untuk kebutuhan pengurusan jenazah,” ucapnya.

Ristu hanafi