Edisi 20-03-2017
Solo Minta Soal Lahan Ditanggung Pusat


SOLO – Pemkot Solo meminta pemerintah pusat menanggung seluruh biaya pembebasan lahan pembangunan jalur kereta api (KA) dari Stasiun Balapan Solo menuju Bandara Internasional Adi Soemarmo di Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kota Solo tidak mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan proyek jalur KA dan hanya sanggup membantu proses sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek. “Jalur itu akan melewati tiga daerah, yakni Solo, Boyolali, dan Karanganyar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Yulistianto, kemarin.

Selain itu, ketiga daerah juga telah memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan proyek sekaligus sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta proyek KA Stasiun Balapan-Bandara segera dikerjakan. “Karena kami tidak mengalokasikan anggaran, maka pembebasan lahan diharapkan sepenuhnya ditanggung pusat,” ujarnya. Sesuai rencana proyek akan digarap mulai tahun depan.

Pembebasan lahan ditarget selesai tahun depan sehingga akhir tahun 2018 jalur telah rampung dibangun dan siap dioperasikan. Jalur terintegrasi panjangnya mencapai sepuluh kilometer dengan melewati lahan milik masyarakat maupun pemerintah. Khusus di Kota Solo tercatat ada lahan seluas 37.550 meter persegi di Kelurahan Kadipiro terkena dampak jalur rel kereta bandara yang dirancang dobel track.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro dalam kesempatan sebelumnya mengaku telah mengantongi rekomendasi pembangunan dari Pemprov Jawa Tengah. Rekomendasi yang diterima akhir Februari lalu, telah dikirimkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Diperkirakan pemberkasan syarat administratif memakan waktu hingga akhir tahun. Jadi kemungkinan proyek dimulai tahun 2018,” kata Edi Sukmoro. Nantinya PT KAI bersama PT Angkasa Pura I dan PT Pembangunan Perumahan (PP) menyiapkan konsorsium untuk mengelolanya.

ary wahyu wibowo