Edisi 20-03-2017
BKKBN Dorong Naikkan Usia Perkawinan


BANDUNG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan.

Dorongan tersebut didasari masih maraknya kasus kawin muda di sejumlah daerah di Indonesia akibat berbagai faktor. Dorongan itu pun disampaikan untuk menyiasati gagalnya upaya hukum, yakni gugatan terhadap UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), pada 2015 silam. Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengakui, pernikahan dini di Indonesia masih marak.

Meskipun tak mengantongi data pastinya, namun dia meyakinkan, pernikahan dini masih jadi masalah besar di Indonesia. “Di undang-undang perkawinan itu (usia minimal) 16 tahun, kami harapkan 21 tahun,” ungkap Chandra seusai Sosialisasi Program KB bersama petugas PLKB se-Kabupaten Indramayu di Gedung PGRI Kabupaten Indramayu, akhir pekan kemarin.

Dia mengakui, pascapenolakan gugatan UU pernikahan oleh MK, pihaknya hingga kini belum bisa berbuat banyak. Oleh karenanya, BKKBN mendorong agar pemerintah daerah turut membantu menekan kasus kawin muda melalui berbagai upaya strategis. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan, yakni membuat peraturan daerah (perda) yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan di daerahnya masing-masing.

“Kami akan revisi undangundang pernikahan, tapi itu kan butuh waktu lama. Tapi kalau daerah buat perda pernikahan, itu bisa lebih cepat,” jelasnya. Dia berharap, perda tersebut nantinya menjadi acuan sekaligus rambu-rambu bagi pasangan yang akan menikah. Disebutkan Chandra, batas minimal usia pernikahan ideal bagi perempuan, yakni 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

“Dengan usia pernikahan yang ideal, setiap pasangan akan punya kematangan fisik dan mental. Taraf pendidikannya pun dapat lebih tinggi, sehingga mereka lebih siap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya,” jelasnya. Sementara itu, usia menikah wanita di Provinsi Jawa Barat saat ini berkisar di angka 19 tahun. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sugilar mengatakan, rata-rata usia menikah di Jabar adalah berusia 19 tahun.

Sebagai gambaran, penduduk Jawa Barat saat ini menyentuh jumlah 46,7 juta jiwa. Di mana, 11 juta di antaranya merupakan usia remaja. Dia mengatakan, pernikahan pada usia dini akan menimbulkan sejumlah dampak di kemudian hari. Pasalnya, pada usia dini mental seseorang masih sangat labil dalam menjalani kehidupan. Sehingga kata dia, rawan terjadi konflik di kemudian hari.

“Pasangan muda, masih belum siap membangun keluarga ke depan sehingga sangat rentan kawin cerai,” kata Sugilar. Selain itu, jika ditinjau dari sisi kesehatan pun pernikahan pada usia dini dinilai mengundang risiko. Hal tersebut, sangat berkaitan erat dengan angka kematian ibu dan bayi. “Faktor ekonomi juga, dengan usia muda sudah menikah tidak punya pendapatan pada akhirnya orang tua kembali yang harus membiayai,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pernikahan dini di Jawa Barat banyak terjadi di wilayah selatan. Tak menutup kemungkinan wilayah utara pun banyak terdapat kasus menikah di usia dini. Namun sayangnya, dia tidak bisa menyebutkan secara pasti data terkait hal tersebut. Sementara itu, usia menikah rata-rata di Kabupaten Indramayu masih tertinggal dari Jawa Barat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Wahidin mengatakan, usia menikah rata-rata Indramayu berada di 16,8 tahun atau pada kategori remaja (anak baru gede atau ABG). Pada 2016 terdapat 418 kasus pernikahan dini berkisar usia 13-15 tahun. Hal tersebut tentunya masih sangat jauh dari usia ideal. “Tahun ini, kita targetkan usia minimal menikah untuk wanita di atas 17 tahun,” kata dia.

tomi indra/ agung bakti sarasa