Edisi 20-03-2017
KJA Cirata Segera Ditertibkan


PURWAKARTA – Rencana penertiban keramba jaring apung (KJA) tidak hanya berhenti di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, KJA yang ada di Waduk Cirata, juga akan segera dibersihkan.

“Air yang berada di Waduk Jatiluhur itu tidak serta merta berdiri sendiri tapi itu terintegrasi dengan air Waduk Cirata. Jadi kemungkinan KJA di Waduk Cirata bisa ditertibkan juga,”kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Purwakarta, Letkol Arie Depria Maulana Mapangara. Sebelumnya, dia ditunjuk Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Kepala Operasional Penertiban KJA Waduk Jatiluhur.

Tahun ini pihaknya akan menertibkan sedikitnya 15.000 unit KJA dari total sekitar 24.000 unit di perairan itu. Dalam dua tahun terakhir pihaknya menargetkan seluruh KJA yang ada sudah selesai ditertibkan. Kemudian upaya penertiban terhadap KJA juga akan dilanjutkan di Waduk Cirata. “Pasalnya, air yang masuk ke Waduk Jatiluhur itu berasal dari Waduk Cirata. Namun untuk program di Waduk Cirata yang sekarang ini dilaksanakan adalah program pemusnahan eceng gondok dulu.

Akibat mewabahkan eceng gondok di Waduk Cirata berimbas ke Waduk Jatiluhur yang sudah barang tentu perlu penanganan yang serius,” kata Arie. Sebelumnya, Perum Jasa Tirta (PJT) II dan Pemkab Purwakarta berkerjasama menertibkan KJA di Waduk Jatiluhur. Kebijakan itu terpaksa dilakukan karena KJA yang ada di waduk itu sudah overload. Jumlahnya harus dikurangi karena dinilai telah mencemari lingkungan, menyebabkan kualitas air mejadi buruk.

Kebijakan penertiban KJA itu tertuang dalam penandatanganan MoU yang lakukan Direktur Utama PJT II Djoko Saputro dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Bale Nagri, Pendopo Pemkab Purwakarta, beberapa waktu lalu. Kesepakatan kerjasama itu disaksikan Menteri Koordinator (Menko) dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) Basuki Hadi Mulyono.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), hasil pendataan 2015 jumlah KJA di waduk Cirata sudah mencapai 77.000 unit. Sedangkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 7/2002, kapasitas KJA Cirata harusnya hanya 1% dari luasan waduk yang kalau diekuivalenkan sekitar 12.000 unit. Kepala BPWC M Agustian saat dihubungi mengakui jika KJA di Waduk Cirata memang sudah overload.

Dari seharusnya 12.000 unit sekarang sudah 77.000 unit. Bahkan, jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Dirinya juga mengakui keberadaan KJA yang sudah terlalu banyak itu memengaruhi kondisi air waduk. “Namun demikian, hal itu bukan menjadi satu satunya faktor penyebab meningkatnya kesuburan air waduk, karena memang Sungai Citarum dari hulu sudah tidak baik.

Salah satunya limbah-limbah pabrik yang bocor dan diduga sengaja dibuang ke sungai,”singkat dia. Agustian juga membantah jika ada pembiaran bertambahnya jumlah KJA di Waduk Cirata. BPWC sebagai pengelola waduk hanya mengeluarkan surat penempatan lokasi (SPL).

Sedangkan untuk perizinan dan lainnya yang mengeluarkan Dinas Perikanan Provinsi Jabar. Berdasarkan data yang ada di BPWC, KJA yang mengantongi izin itu hanya 5.000 petak. Sementara sisanya bersastus ilegal. “Namun demikian, BPWC tidak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban. Yang memiliki kewenangan menertibkan itu adalah satpol PP,”pungkas Agustian.

didin jalaludin