Edisi 20-03-2017
PIPPK Diminta Sasar Program Jangka Panjang


BANDUNG – Sekda Kota Bandung Yossi Irianto meminta pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) lebih menyasar program jangka panjang.

Ke depan, PIPPK tak hanya menyangkut soal infrastruktur, fasilitas lembaga, pelatihan, dan kebersihan, namun juga sektor lainnya. “Tahun depan, seluruh urusan PIPPK harus lebih integratif dan menyasar program jangka panjang,” kata dia di Balai Kota Bandung usai evaluasi hasil pelaksanaan PIPPK 2016 akhir pekan kemarin. Kendati demikian, Yossi tetap mengapresiasi jajaran pemerintahannya, terutama di kewilayahan, yang telah berhasil melampaui target pencapaian PIPPK.

Tahun lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan serapan anggaran PIPPK mencapai 90%. Nyatanya, dana PIPPK bisa terserap hingga 96,11%. Menurut dia, anggaran PIPPK 2016 sekitar Rp207,9 miliar, untuk 1.584 RW, 151 PKK Kelurahan, 151 Karang Taruna Kelurahan, dan 151 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.

Namun, anggaran tersebut bisa terserap Rp199,8 miliar dengan perincian 49% digunakan untuk infrastruktur, 31% memfasilitasi lembaga, 15% pelatihan, dan 5% kebersihan. Sementara itu, Ketua DPD LPM Kota Bandung Merdi Hajiji, ada beberapa pengajuan anggaran dari warga yang ditolak oleh sistem e-budgeting berupa pengadaan barang dan belanja modal. “Padahal menurut aturan, pengadaan barang itu sangat dibolehkan. Jadi kita harus memperbaiki sistem itu sesegera mungkin,” sebutnya.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan berkaitan dengan dampak jangka panjang PIPPK kepada kehidupan sosial masyarakat. Camat Andir Nofidi Ekaputra menuturkan, perlu ada kajian dan bentuk tindakan yang membuat warga semakin kuat hubungan sosialnya, bukan malah jadi bergantung pada timtim yang sudah dibentuk. “Maka kami sering lakukan ajakan-ajakan, bekerja sama dengan RW dan kepala keluarga agar hubungan sosial itu semakin tumbuh, bukan menurun.

Saya kira itu juga perlu diperhatikan oleh tim PIPPK di semua wilayah,” katanya. Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Ridwan Kamil menginginkan adanya pusat koordinasi dan informasi PIPPK. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya aspirasi di lapangan yang membutuhkan informasi namun tidak tahu harus menghubungi ke mana. “Menurut saya perlu ada satu yang khusus. Meskipun kelurahan dan kecamatan juga bisa jadi sumber informasi, tetapi jika ada satu yang terintegrasi rasanya akan lebih memudahkan,” bebernya.

fauzan