Edisi 20-03-2017
PPDB Diminta Berkeadilan


BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengingatkan agar pembahasan peraturan wali kota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengedepankan asas keadilan serta meminimalisasi potensi kecurangan.

Menurut dia, asas keadilan bukan berarti sama rata, tetapi proporsional. Semua jenis situasi anak didik bisa diakomodasi dengan baik, karena pendidikan adalah kewajiban negara kepada warganya. “Dilacak lagi jangan sampai ada poin-poin yang punya potensi mengundang protes ketidakadilan. Mereka yang perlu dibantu diberikan ruang yang baik.

Kepada mereka yang tidak dalam situasi normal harus diberi ruang yang baik. Prosedur mendapatkan keadilan jangan lemah. Jangan sampai ada orang kaya yang berpurapura miskin sehingga memanfaatkannya untuk masuk,” kata dia di Bandung kemarin. Dia berharap, Dinas Pendidikan menganggarkan dana yang cukup untuk mengoptimalkan kekuatan sistem teknologi.

Tujuannya agar sistem tidak melemah dalam kondisi tertentu, baik perangkat maupun koneksinya. Begitupun tambahan personel untuk tim pengaduan yang didukung mekanisme dan prosedur pengaduan yang jelas agar penanganannya jauh lebih cepat. “Berkaca pada PPDB tahun lalu, SOP (standar operasional prosedur) pengaduan harus jelas. Jika ada pengaduan, standarnya, problem itu beres kalau yang komplain sudah bilang ‘terima kasih’.

Kalau belum ‘terima kasih’ berarti masih belum jelas, masih ada masalah yang belum terjawab,” pungkasnya. Sementara itu, saat ini Pemkot Bandung berupaya memitigasi risiko pada proses PPDB dengan menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas Rancangan Peraturan Wali kota (Raperwal) tentang PPDB. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari menjelaskan, terdapat tujuh perubahan pada Raperwal PPDB tahun 2017.

Mulai dari perubahan judul, substansi, hingga penjelasan pada petunjuk teknis. Namun rancangan ini masih bisa berubah sejalan dengan dinamika diskusi saat proses perancangan Perwal tersebut. Beberapa perubahan itu di antaranya pada Pasal 8 mengenai kuota.

Semula penjelasan petunjuk teknisnya pembagian kuota untuk jalur akademik dan nonakademik relatif sama setiap sekolah. Pada draf raperwal yang baru, berubah menjadi pembagian kuota untuk jalur akademik dan nonakademik berbeda berdasarkan kajian analisis jumlah pendaftar selama lima tahun ke belakang. Pada Pasal 9, mengenai penerimaan peserta didik pindahan diusulkan ditambah penjelasan teknis yaitu seleksi administrasi, akademis, wawancara dan tidak ada pungutan.

Begitu juga dengan Pasal 17 tentang penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), ditambah penjelasan teknis yaitu dibuat SOP tentang mekanisme dan prosedur kebijakan MBS yang menyangkut PPDB. Perubahan mendasar terlihat dalam Pasal 19 yaitu seleksi akademik luar kota tidak prioritas Bandung raya alias bebas, seleksi nonakademik bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dihitung kumulatif berdasarkan bobot RMP dan jarak.

Seleksi jalur nonakademik prestasi dihitung kumulatif berdasarkan nilai sertifikat kejuaraan/lomba dan uji kompetensi keterampilan. Terakhir perubahan mengenai pengawasan dan pengendalian. Pada Perwal sebelumnya tercantum dalam penjelasan teknis yakni mekanisme dan prosedur pengaduan tidak efektif, karena terlalu berpusat di tingkat kota (disdik dan dewan pendidikan).

Diubah menjadi mekanisme dan prosedur pengaduan terpusat di sekolah dengan memperdayakan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). “Kami menyelenggarakan FGD pertama mengenai Raperwal PPDB 2017. FGD ini akan menjadi wadah untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi untuk menyempurnakan sistem PPDB,” ujar Mia.

fauzan