Edisi 27-03-2017
Atribut Sosialisasi Jangan Asal Pasang


PALEMBANG - Badan Ke sa - tuan Bangsa dan Politik (Kes - bangpol) Kota Palembang meng ingatkan se tiap or ga ni - sasi partai politik maupun in - dividu agar patuh aturan terkait pemasangan atribut publikasi.

Sekretaris Badan Kesbang pol Kota Palembang, Hefranto Men - dayun menyatakan, meski tidak ada larangan dan tidak ada re tri - businya, pemasangan atri but te - tap memiliki aturan. Atur an itu di aturdalamPeraturanWaliKota (Perwali) Palembang Nomor 9/ 2009tentangIzinAtribut. Me nu - rutnya, demokrasi bukan berarti bebas me la kukan apapun yang disukai, ter masuk dalam me ma - sang atri but organisasi, partai, mau pun sosial.

”Kenapaperlu, ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan menghindari adanya hal yang dapat memicu konflik so sial,” terangnya dibin - ca ngi di Kan tor Setda Kota Pa - lembang, be lum lama ini. Dijelaskannya, peraturan ter - kait izin pemasangan atribut ini dibuat agar tidak meng gang gu kehidupan sosial di ma sya-ra kat. Hefran menyebutkan, ada 13 jenis atribut yang diatur da - lam perwali tersebut, di mana da lam aturannya Badan Kes - bang pol Kota Palembang se - laku pe mi lik kewenangan, ber - hak melak ukan penga wasan ter hadap atur an yang sudah diamanatkan.

Peraturan tersebut me nga - tur pemasangan atribut pu bli - kasi bagi individu, partai po li - tik, calon peserta pemilu, or ga - nisasi kemasyarakatan, or ga - nisasi profesi dan lainn ya. ”Dalam aturan itu perlu ada pe nga - wasan, pemantauan, ter masuk penataan oleh pe me rintah. Karena, jangan sam pai hal itu ke depannya mengganggu ke - aman anan sosial,” ungkap dia.

Selain itu, sambungnya, se - suai dengan Perda Kota Pa lem - bang No 44/2002 tentang Ke - ten tra man dan Ketertiban, se - tiap kegiatan apapun di Ko ta Palembang harus mela lui izin dari Wali Kota Pa lem bang atau diwakili perangkat daerah nya. Termasuk kegiatan pe ma - sang an atribut. Di mana pada Bab III Pasal 4 tentang Per izi n - an, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan ke - giat an pemasangan atribut publikasi dalam daerah, wajib memiliki izin dari wali kota me lalui Badan Kesbangpol Kota Palembang.

”Ja di jika ada pencabutan dan pelepasan atribut, itu se mua kami laku - kan semata berdasarkan atur - an. Karena tu poksi kami ada - lah me lak sa nakan proses pe - ne litian ad mi nistrasi dan teknis, agar es te ti ka kota tidak terganggu,” im buhnya. Ditambahkannya, untuk izin pemasangan juga me mi li - ki batas waktu. Di mana semua izin pemasangan atribut boleh dilakukan paling lama 21 hari, dan untuk atribut seperti um - bul-umbul, stiker atau pamflet paling lama tujuh hari.

”Bagi yang ingin mengurus perizinan, sekarang sudah le - bih mudah. Karena ma sya ra - kat, organisasi apapun dapat me ngurisi izin melalui website Kesbangpol yang sudah aktif sejak 2016 lalu,” tuturnya. Je lang musim pilkada ini, Ba - dan Kesbangpol Kota Palem - bang sudah mulai melakukan sosialisasi terkait pemasangan atribut bagi individu termasuk organisasi dan partai politik yang ada di Kota Palembang.

Bagi yang ingin mengurus izin dapat mengisi formulir yang dapat dilakukan secara online dengan melampirkan fotokopi KTP, dan beberapa izin lain yang dapat dilihat di website resmi Badan Kesbangpol Kota Palembang. ”K a mi sudah me - lakukan sosialisasi. Bagi yang ingin mengurus izin dapat me - lalui website di bankesbangpolpalembang. com. Jika tidak ada izin, maka akan dicabut,” tan - das Hefran. Sementara itu, salah satu warga Palembang, Wijoyo, 56, ber harap pemerintah kota da - pat tegas dalam menertibkan atribut pemilu.

yulia savitri