Edisi 20-03-2017
Temuan BPK Bisa Masuk Ranah Pidana


YOGYAKARTA– Pemkot Yogyakarta harus segera merespon temuan BPK soal pajak reklame sebesar Rp953,2 juta yang berpotensi tidak bisa direalisasikan. Sebab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut bisa masuk ranah pidana.

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Satpol PP, agar secepatnya turun tangan. Sebabnya, jika dalam waktu paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima oleh Pemkot Yogyakarta, namun belum juga ditindaklanjuti, maka dapat menimbulkan potensi kerugian negara dan dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai temuan BPK ini menjadi persoalan hukum nantinya,” kata Kamba, kemarin. Berdasar temuan BPK, ada 13 titik reklame yang tersebar di Jalan Abu Bakar Ali sebanyak delapan titik, dua titik di Jalan Magelang, satu titik di Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata, dan Jalan Jogonegaran yang seharusnya bisa dipungut pajaknya pada 2016 dengan nilai potensi pajak minimal Rp953,2 juta. Menurut Kamba, secara de facto, reklame-reklame tersebut masih berfungsi dan menerima manfaat sehingga tergolong sebagai objek pajak.

“Demi asas keadilan dan kemanfaatan, maka Pemkot tetap harus menarik pajak reklame tersebut,” sebut pria yang juga aktif mengamati kasus-kasus korupsi ini. Jika tidak ada itikad baik dari penyelenggara reklame dan tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang ada, Kamba menilai Satpol PP patut turun tangan melakukan penertiban.

“Tapi meski dilakukan penertiban, BPKAD tetap harus memungut pajak sesuai rekomendasi BPK. Jadi ada upaya penertiban dan pemungutan, sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya. Dalam waktu dekat ini, lanjutnya, Forpi Kota Yogyakarta juga akan turun ke lapangan memantau dan menginvestigasi reklame yang tidak berizin atau masa izinnya sudah habis.

Hasilnya nanti akan disampaikan sebagai rekomendasi Forpi kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti. Sementara itu, pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Makruf berpandangan bahwa temuan BPK tersebut disebabkan Pemkot Yogyakarta bersikap kurang tegas.

“Kota Yogya itu memiliki potensi pajak reklame yang besar. Tapi di sisi lain, sistem pengawasan masih lemah,” kata Makruf saat dihubungi. Menurut dosen Fakultas Ekonomi itu, ketidaktegasan Pemkot Yogyakarta dalam menegakkan aturan berakibat lemahnya pengawasan penyelenggaraan reklame, baik untuk mengawasi izin atau masa berlaku reklame, hingga ketaatan membayar pajak. Apalagi, besar kemungkinan nilai potensi pajak reklame lebih besar jumlahnya dari temuan BPK, Sehingga seharusnya Pemkot bekerja serius untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.

“Kita lihat, di lokasi yang seharusnya tidak boleh berdiri reklame berdasar perda baru (Perda Kota Yogyakarta 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame), tapi masih banyak yang berdiri. Ini harus diikuti dengan ketegasan penagihan maupun ketegasan dalam penertiban,” sebutnya. Alasan Pemkot Yogyakarta tak memungut pajak reklame karena masa transisi perda baru, dia juga berpendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penagihan.

“Tetap masih bisa dipungut, termasuk dendanya. Kalau tidak, ya jadi temuan,” imbuhnya. Terpisah, Komandan Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana mengatakan pihaknya masih melakukan kajian sebelum melakukan penertiban. Tidak hanya pada 13 titik reklame yang menurut temuan BPK berpotensi tidak dapat direalisasikan, tapi juga pada titik reklame lainnya yang diindikasikan melanggar.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengungkapkan, pihaknya tak memungut pajak 13 titik reklame milik delapan penyelenggara reklame karena masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru yaitu Perda 2/2015. Dalam aturan tersebut, disyaratkan penyelenggara reklame wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Sedangkan aturan yang lama, penyelenggara reklame tak perlu mengantongi IMB. Namun demikian, pihaknya tetap menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Diakuinya, sejak keluar rekomendasi BPK akhir Januari lalu, dua penyelenggara reklame telah membayar pajak sekitar Rp300 juta. Sedangkan sisanya masih dalam proses administrasi. Kadri menyebut pihaknya juga telah memberikan data kepada Satpol PP untuk koordinasi penertiban .

ristu hanafi