Edisi 27-03-2017
KPPU Minta Angkutan Diperlakukan Serupa


MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar pemerintah memperlakukan sama antara angkutan konvensional dan online. Karena itu, pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam pengaturan jasa transportasi yang sudah ribut di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama Kota Medan.

“Pemerintah jangan memanjakan salah satu dari kedua angkutan ini. Pemerintah harus perlakukan sama antara online dan konvensional ini. Sebab kekisruhan antara pelaku usaha berbasis konvensional dengan online bisa semakin memanas bila tak segera diambil kebijakan,” kata Abdul Hakim Pasaribu, Ketua KPPU Medan dalam keterangan persnya, Minggu (26/3).

Menurut Abdul Hakim, saat ini kebijakan pemerintah untuk angkutan konvensional dan online belum seragam. Misalnya, soal kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat angkutan, seperti pajak dan uji kelayakan kendaraan. Kewajiban untuk angkutan konvensional yang lebih berat membuat pelaku usahanya sulit bersaing dengan angkutan jasa transportasi online dalam hal pemberian tarif. Alhasil, merupakan sikap wajar bila ada tuntutan dari taksi atau becak konvensional untuk penertiban angkutan online.

“Kebijakan di sektor jasa transportasi, regulasi yang digunakan, baik untuk angkutan konvensional maupun online, harus sama sehingga masingmasing pelaku usaha bisa bersaing satu sama lain,” katanya. Selain memberikan pengaturan sama, pemerintah juga harus tegas dalam memberikan sanksi kepada semua pelaku usaha yang melanggar peraturan. Pengusaha angkutan online dan konvensional harus sama-sama diberikan sanksi tegas bila melanggar aturan.

Dengan begitu, seluruh pelaku usaha akan merasa mendapatkan perlakuan sama. Dijelaskan Abdul Hakim, terkaitdenganrevisiPeraturanMenteri Perhubungan Nomor 32/ 2016 terdapat dua poin penting yang menjadi perhatian KPPU, yaitu mengatur standar minimum untuk pelayanan terhadap konsumen atau penumpang dan pengaturantarifbatasatas. Dia menjelaskan, adanya aturan standar pelayanan minimum bisa menjadi jaminan dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.

“Kalau untuk tarif, kami lebih setuju pengaturan batas atas dan tidak merekomendasikan ketentuan batas bawah. Sebab kalau pengaturan batas bawah justru menjadi disinsentif bagi pengusaha serta dapat melemahkan kemampuan berinovasi,” katanya. Ketentuan batas bawah tarif angkutan konvensional dan online justru akan berdampak pada biaya transportasi mahal. Batas bawah tarif akan memaksa konsumen membayar biaya angkutan mahal.

Hal ini sama saja membiarkan konsumen menanggung inefisiensi operator jasa transportasi. “Kami juga tengah mengkaji pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh pengusaha angkutan online,” ujarnya. Pengaduan tersebut berupa dugaan tindakan predatory pricing yang dilakukan sejumlah pengusaha taksi online, yakni memasang tarif sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan pelaku usaha saingannya ataupun mencegah masuknya pengusaha lain ke dalam pasar yang sama.

Berapa bulan belakangan, tarif angkutan online dibanderol dengan harga murah. Bahkan juga menawarkan berbagai promosi hingga perjalanan gratis. KPPU tentu siap menindak pelaku usaha apabila terbukti melakukan predatory pricing untuk menyingkirkan pesaingnya. “Kami akan melihat bagaimana struktur cost yang berlaku pada angkutan online, bagaimana para pengusaha ini bisa menetapkan harga begitu rendah,” katanya. Pengamat transportasi, Filianty Bangun mengatakan, maraknya angkutan berbasis online saat ini tak lepas dari semakin majunya teknologi.

Bagi masyarakat perkotaan umumnya, hadirnya sarana transportasi online ini memang sangat membantu. Apalagi dibarengi dengan pelayanan yang nyaman dan murah. Namun, hadirnya angkutan online ini seperti menjadi petaka bagi pengusaha angkutan konvensional. Oleh karena itu sering terjadi keributan antarkedua angkutan ini, terutama di Kota Medan sekarang. “Solusi yang harus diberikan yaitu peraturan tegasdari pemerintah. Harusada sanksi tegas bagi pelanggar dan saya setuju jika diberikan perlakuan yang sama,” katanya.

panggabean hasibuan
Sejumlah angkot berhenti di persimpangan Jalan Jamin Ginting, Medan, baru-baru ini. KPPU Minta pemerintah memberlakukan ketentuan yang sama antara transportasi konvensional dan online.