Edisi 20-02-2017
Imam-Fadli Tuntut Coblos Ulang


YOGYAKARTA– Tim pemenangan paslon nomor urut 1 dalam Pilwali Kota Yog ya kar ta 2017, Imam Priyono-Achmad Fadli, ba kal menuntut pemungutan suara ulang jika tun - tutan mereka membuka surat suara ti dak sah tetap tidak diakomodir KPU setempat.

Bahkan, tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 juga siap membawa persoalan ini hingga Mahkamah Konstitusi (MK). “Sampai perhitungan akhir, kalau masih belum dikabulkan juga kami akan tuntut pemungutan suara ulang. Kami menilai surat suara tidak sah yang mencapai 14.000 ribu lebih itu janggal untuk di Kota Yogyakarta,” ucap Ketua Tim Pemenangan Paslon 1, Danang Rudyatmoko, kemarin. Danang menegaskan, pihaknya akan mengidentifikasi secara menyeluruh dengan mengumpulkan seluruh saksi yang bertugas saat pencoblosan.

Para saksi dikumpulkan di Kantor DPD PDIP DIY untuk memastikan apa yang terjadi pada saat pencoblosan dan perhitungan surat suara. “Kami identifikasi semua saksi, mungkin karena ketikdatahuannya, sehingga melakukan proses normatif. Semuanya kami identifikasi. Ada apa, kejanggalan apa, dan seterusnya. Seperti kemarin, kami sebenarnya tidak tahu persis berapa jumlah surat suara rusak tapi oleh penyelenggara langsung diproteksi,” katanya.

Jika tuntutan untuk membuka surat suara tidak sah dituruti, maka hasilnya tidak jadi persoalan. Namun jika tetap ditolak, pihaknya menyiapkan tuntutan untuk pemungutan suara ulang, termasuk kemungkinan membawa persoalan ini ke MK. “Ada kemungkinan ke MK,” kata Danang. Aries Surya, anggota tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP mengklaim, pelanggaran pada Pilwali Kota Yogyakarta 2017 sudah terjadi sejak masa kampanye, masa tenang dengan adanya intimidasi dan kekerasan.

Bahkan saat pemungutan suara. Di mana banyak warga yang memiliki hak pilih tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pelanggaran masih berlanjut setelah pemungutan suara usai yakni saat rekapitulasi mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi be be rapa data, termasuk rilis real count KPU dengan hasil rekapitulasi di 14 kecamatan.

Kedua data tersebut memiliki perbedaan signifikan. “Kami sangat berharap KPU memiliki integritas dan meluruskan semua ke - sa lahan. Kalau tidak akan kami laporkan ke Panwas. Kami juga akan advokasi baik ke Dewan Ke hormatan Penyelenggara Pe - mi lu (DKPP) maupun MK,” kata Aries. Sementara Tanto Kusuma, tim pendampingan DPP PDIP me nambahkan, pihaknya me - nyang sikan integritas penye - leng gara pemilu di Kota Yog ya - kar ta.

Pihaknya juga telah me - re ko mendasikan DPC PDIP Kota Yogyakarta untuk mel a - por kan kesalahan yang dila ku - kan penyelenggara pemilu baik Panwas maupun KPU. Terpisah Ketua Badan Pe - nga was Pemilu (Bawaslu) DIY Mu h ammad Najib menga ta - kan, proses penghitungan ulang dengan cara membuka surat suara hasil pemungutan di TPS hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pil ka da.

Yakni, terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifi - kat hasil penghitungan suara da ri TPS dengan sertifikat hasil peng hitungan suara yang dite - ri ma PPS dari TPS, saksi pasang - an calon tingkat kecamatan dan sak si calon di TPS, Panwas Ke ca - matan atau PPL, maka PPS me - la ku kan penghitungan suara ulang untuk TPS yang ber sang - kutan. “Itu amanat UU Pilkada, ada di Pasal 118. Jadi syaratnya ha rus ada pihak yang meminta atau mengajukan keberatan sa - at tahapan masih di TPS.

Hitung ulang pun harus dilakukan pada hari yang sama saat proses pemungutan suara,” paparnya. Ketua Panwas Kota Yog ya - kar ta Agus Muhammad Yasin meng ungkapkan, tak ada per be - daan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS. Sehingga dari total 794 TPS, tak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan usai proses penghi tung an di tiap TPS. “Di sejumlah PPK (ting kat kecamatan) kema rin me mang sempat diwarnai pem - bu kaan surat suara tidak sah atau rusak secara sampling. Itu semata-mata untuk akuntabilitas dan transparansi,” ka tanya.

Tahapan saat ini hanya tinggal menunggu jadwal untuk pro ses rekapitulasi suara manual di KPU pada 23-24 Februari mendatang. Terkait permin - taan pemungutan suara ulang (PSU), Komisioner Bawaslu DIY Divisi Penindakan Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, hal itu harus memenuhi syarat se - suai Pasal 112 UU Pilkada. Di an taranya, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemu - ngut an dan penghitungan sua - ra tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan UU.

Ke - mu dian KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, me - nan da tangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Lalu KPPS merusak lebih da - ri satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga men jadi tidak sah. Ada lebih da - ri seorang pemilih mengguna - kan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau ber - beda. Selain itu ada lebih dari sa - tu pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

“Rekomendasi pemungut - an suara ulang itu dari Pan was - cam setelah melalui kajian. Da - sar kajiannya Pasal 112 tersebut,” kata Rahayu. Atau karena alasan keru suh - an yang mengakibatkan hasil pe mungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilakukan. “Pe nyampaian rekomendasi PSU diatur di PKPU 10/2015 Pa sal 60, yaitu maksimal dua ha - ri setelah pemungutan suara,” katanya.

Ketua KPU Yogyakarta Wa - wan Budiyanto sendiri kembali me negaskan, jajarannya bekerja secara profesional dan trans - paran. Apalagi KPU juga belum me ngumumkan hasil peroleh - an suara dengan tahapan ber - jen jang sesuai aturan perundangan. Sekadar informasi, konstelasi politik seusai pemungutan suara Pilwali Kota Yogyakarta pada 15 Februari lalu memicu panasnya perpolitikan di kota ini.

Meski sebelumnya Raja Ke - ra ton Yogyakarta, Penjabat Wa - li Kota Yogyakarta, dan kalang - an akademisi angkat bicara untuk meredam suhu politik, ke - nyataannya hal ini belum membuahkan hasil. Sikap kubu kedua paslon, Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poer wadi, yang saling mengkla - im kemenangan dan melontar - kan tudingan tindak kecurang - an menjadi pemicu memanasnya situasi politik dan sosial ma - syarakat.

“Dari pemberitaan di se jumlah media, beredar kabar ti dak mengenakkan yang meng indikasikan ketidakde - wa sa an dari pihak pendukung pas lon,” kata Anang Amiruddin Nugroho, Ketua Umum Pena Mu da Yogyakarta, kemarin. Kelompok yang berisikan ka langan intelektual muda dan akademisi bergelar sarjana dan magister berbagai perguruan tinggi itu, meminta agar semua lapisan masyarakat percaya dan yakin sepenuhnya kepada KPU Kota Yogyakarta.

Menurut dia, KPU merupakan lembaga resmi pemerintah yang memiliki integritas dan kapabilitas sebagai penyelenggara Pilwali 2017. Karena itu dibutuhkan ke - de wasaan berpikir dan kejer - nih an hati guna menyikapi se - ga la polemik, sekaligus menjadi langkah awal mencari solusi untuk permasalahan ini. “Mari kita bersama-sama menunggu ha sil resmi dari KPU dengan ke - pala dingin demi masa depan Ko ta Yogyakarta yang kita cintai,” ujarnya.

Anang juga mengimbau ke - pa da pendukung masing-ma - sing paslon untuk bersikap arif da lam mendukung paslonnya dengan menekankan semboyan Yogyakarta Berhati Nya man. Ini demi terciptanya sua sa na Kota Yogyakarta yang aman dan damai tanpa adanya unsur premanisme. “Ma sya ra kat Kota Yogyakarta juga ja ngan terkecoh dengan hasil sur vei abalabal yang dilakukan oleh oknum sembarang untuk mem bangun persepsi keme nang an paslon tertentu,” ka tanya.

Seperti diketahui, ber da sarkan laman resmi KPU, dari hasil pemilihan 794 TPS didapati paslon nomor urut 1 meraih 99.143 atau 49,70% suara. Se - men tara paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti- Heroe Poer wa - di meraup 100.332 suara (50,30%). Data ini sendiri be - lum dinyatakan resmi karena be lum dihitung secara manual oleh KPU Kota Yogyakarta.

Data hanya berdasarkan scan formulir C1 dari tiap TPS. Se mentara berdasarkan peng - hi tungan akhir yang dilakukan oleh tim DPC PDIP Kota Yog ya - kar ta, Imam-Fadli mendapat - kan 105.915 suara (51,43%). Se dangkan Haryadi-Heroe mendulang 100.027 suara atau 48,57%. Dari kubu berseberangan, penghitungan yang dilakukan oleh tim Haryadi-Heroe di Pos - ko Omah Putih, paslon nomor urut 2 ini meraih 99.981 suara atau 50,38%. Sementara p a - sang an Imam- Fadli meraup 98.463 suara 49,62%.

Usai pemungutan suara, KPU Kota Yogyakarta me la ku - kan tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau 14 Pa nitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 16-22 Februari. Ke mu di - an diteruskan penghitungan sua ra secara manual oleh KPU 23-24 Februari yang selanjutnya dilakukan pleno penetapan paslon terpilih. “Kami bekerja profesional, transparan, dan ne tral. Kami juga mempertanggungjawabkan kinerja kami kepada publik,” kata Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto tegas.

Tak Ada Pengamanan Khusus

Dari Gunungkidul, Polda DIY menyatakan tetap yakin ti - dak ada gejolak massa besar yang membutuhkan penga - man an penuh seusai pelaksa na - an Pilwali di Kota Yogyakarta. Un tuk itu, tidak ada penambah - an personil dalam pengaman pil wali yang mulai diwarnai be - be rapa aksi yang membuat “ha - ngat” situasi politik di Kota Yog - ya karta tersebut. Kapolda DIY Brigjen Pol Ah - mad Dofiri mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 di Kota Yog yakarta dan Kulonprogo ber langsung lancar tanpa ada - nya gangguan yang berarti.

Dia pun mengakui insiden kecil di lokasi TPS merupakan hal yang masih dalam batas wajar dan bisa diantisipasi petugas keamanan. “Di dua kabupaten baik di Kulonporogo dan Kota Yog - ya karta suasananya kondusif, tidak ada pengamanan khusus sampai nanti muncul hasil ak - hir,” tuturnya saat kunjungan ke Mapolres Gunungkidul akhir pekan lalu.

Menurut Kapolda, perma - sa lahan di Kecamatan Kraton merupakan hal yang biasa antarpendukung yang melihat penghitungan suara. Satu sisi pendukung meneriakkan yelyel ini, satu pendukung lainnya me ne riakkan yel-yel lainnya. “Ini bagian dari dinamika saja, tidak sampai timbul gesekan be sar yang kita khawatirkan ber sama. Ini bagian dinamika,” ujarnya.

Namun dengan informasi selisih suara yang tipis seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta dan menjadi berita media saat ini, kapolda berharap semua pihak menahan diri. Semua proses masih harus menunggu hitungan manual dari KPU Kota Yogyakarta dan Kulonprogo. “Kami fokus mengamankan hal ini. Untuk itu, semua pihak ha - rus membantu dengan menahan diri,” ucap Ahmad Dofiri.

Untuk pengamanan sampai saat pengumuman Polda DIY ma sih tetap melakukan pengamanan penuh tanpa ada pengurangan dan penambahan personil. Selama pilkada Polda DIY mengerahkan 2.500 pasukan, termasuk cadangan baik di ma - polda maupun di masing-ma - sing polres.

sodik/ristu hanafi/ Suharjono