Edisi 27-03-2017
Tak Ada Ganti Rugi, 99 Rumah Dibongkar


SURABAYA– Keinginan penghuni kawasan Konservasi Gunung Anyar Tambak untuk tetap bertahan tampaknya sia-sia. Pasalnya, Pemkot Surabaya tetap akan membongkar seluruh hunian di kawasan hijau itu.

Tidakhanyaitu, pemerintahkota jugatidakakanmemberikanganti rugi atas bangunan tersebut. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada Jumat lalu. Risma mengatakan akan membongkar 99 rumah dan mengembalikan lahan eks bangunan rumah tersebut sebagai kawasan konservasi. “Sekarang dalam proses identifikasi setelah itu akan kami bongkar semuanya,” kata Risma.

Atas kelanjutan pembangunan konservasi tersebut sehingga pemerintah kota, lanjut Risma, sudah menyiapkan anggaran Rp70 miliar. Alokasi itu akan dipakai untuk biaya pembebasan lahan milik warga yang punya sertifikat. “Kalau tidak punya bukti kepemilikan lahan tidak ada ganti rugi. Jadi tanahnya kami beli, bangunannya tidak,”tutur Risma. Pasalnya, seluruh bangunan rumah di Kompleks Perumahan Wisma Tirta Agung (WTA) tersebut tidak memiliki izin.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), kata Risma, tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) karena kawasan tersebut masuk wilayah konservasi. Risma mengatakan, kawasan yang dihuni 99 rumah di Gunung Anyar sudah lama ditetapkan sebagai kawasan konservasi, yakni sebelum bangunan rumah berdiri. Karena itu, bukan hal keliru bila pemerintah kota membongkar bangunan tersebut tanpa ganti rugi.

Ke depan, dia memperingatkan warga Surabaya yang akan membangun rumah agar mengecek dulu sebelum membeli rumah. Khususnya untuk melihatpetaperuntukantanahsesuai Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (RTRW). “Warga bisa cek dulu peruntukannya di DCKTR atau lewat laman kita,” katanya. Kepala Dinas Pengelolaan BangunandanTanah( DPBT) Maria Theresia Rahayu membenarkan tahun ini ada alokasi anggaran Rp70 miliar untuk pembebasan lahan konservasi.

“Sudah kita anggarkan, besarnya Rp70 miliar. Tetapi masih menunggu pemetaan dulu,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini. Sebagaimana disebutkan dalam Perda No 7/2007 tentang RTRW, ada enam kelurahan ditetapkan sebagai kawasan konservasi, yaitu Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu, Wonorejo, Keputih, Dukuh Sutorejo, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Surabaya Saifudin Zuhri mengatakan, munculnya bangunan rumah di kawasan konservasi juga akibat lemahnya kontrol dari pejabat pemerintahan di tingkat bawah, seperti lurah dan camat. Mereka tidak mampu menerjemahkan peta konservasi dan ruang terbuka hijau (RTH) sehingga mereka tidak tahu batas-batas kawasan konservasi yang ada.

“Terutama lurah, semua harus mampu menerjemahkan peta konservasi dan RTH dari pemkot. Sinkronkan antara peta dengan krawangan berdasarkan persil. Maka akan tahu di mana batas itu. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan apapun, para lurah harus berdasarkan data peta, karena kalau berdasarkan patok, sudah banyak yang hilang,” ujarnya.

Tidak hanya itu, politisi PDIP ini juga meminta kepada seluruh lurah dan camat kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) agar segera melaporkan seluruh pengembang dan pemukim di wilayahnya yang terindikasi masuk kawasan konservasi dan RTH. “Kami minta data tertulis dan rinci, nama pengembang dan nama pemukim yang bangunannya masuk dalam kawasan konservasi dan RTH. Karena persoalan ini meresahkan warga (pemukim dan pengembang). Maka harus segera diselesaikan,” katanya.

ihya’ ulumuddin