Edisi 20-03-2017
Mantan Pangdam I/BB Minta Statusnya Dicabut


MEDAN – Mantan Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Purnawan Burhanuddin Siagian mendesak Polda Sumut untuk mencabut status tersangka yang disematkan padanya pascagugatan praperadilannya dimenangkan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Ibeng Syarifuddin Rani didampingi Suherman Nasution, Kuasa Hukum Burhanuddin mengatakan, hampir tujuh bulan kliennya berstatus tersangka dalam perkara penguasaan dan pemakaian lahan seluas 2,1 hektare tanpa izin di Medan Estate Kabupaten Deliserdang. Namun lewat putusan Nomor 15/Prapid/2017/PN-Mdn yang diputus Selasa (14/3) lalu oleh hakim Mogam Siman-juntak, status tersangka kliennya sudah dicabut.

“Intinya hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon, seperti penetapan tersangka yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Para termohon juga diperintahkan mencabut surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan pemohon sebagai tersangka,” ujarnya di Medan, akhir pekan kemarin. Selain itu, para termohon disebutkan untuk mencabut surat-surat seperti sprindik, surat panggilan dan surat panggilan kedua bagi pemohon yang disebutkan berstatus sebagai tersangka.

Ibeng menyebutkan, bahwa kliennya Mayjen TNI Purn Burhanuddin Siagian telah menjadi korban kriminalisasi hukum dan penzaliman sehingga akibat perbuatan tersebut telah mempermalukan nama baik Burhanuddin. Dalam kasus itu, Ibeng menilai saat proses pemeriksaan dan penyidikan tidak objektif, transparan, dan akuntabel.

Terlebih lagi bila ditinjau dari aspek yuridis terhadap kepemilikan yang mana sampai saat ini belum ada dinyatakan pemiliknya karena masih berperkara di Mahkamah Agung, oleh karenanya pengaduan Dirut PT Pancing Bussiness Centre Anton Edison Panggabean tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor.

“Kami juga mengajukan gugatan terhadap PT Pancing Bussiness Centre (PBC) yang telah mengalihkan sebagian lahan seluas 2,1 hektare milik mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut kepada Yayasan Chong Wen dan ironisnya lagi di atas lahan tersebut telah terbangun Sekolah Cinta Budaya yang statusnya masih bersengketa, di mana pengalihan tersebut setelah SHGB (surat hak guna bangunan) dibatalkan oleh PTUN Medan,” ucap pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ALWashliyah Medan itu.

Di samping itu, dengan dibatalkannya SHGB No 3157 milik PT Pancing Bussiness Centre oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan telah berkekuatan hukum tetap, surat-surat penjelasan maupun fatwa dan penguasaan fisik yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan Burhanuddin sebagai tersangka bukan merupakan alas hak atas dasar hukum dan perundang-undangan, oleh karenanya patut dan layak status tersangka dicabut.

Dikatakan Ibeng, aspek lainnya adalah kesalahan administrasi dalam hal memberikan penanggalan laporan polisi, yang pertama disebutkan pada 8 April 2016 namun kedua menjadi 11 April 2016 sehingga memberi kesan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi administrasi. Sementara Burhanuddin Siagian mengatakan, dirinya merupakan korban penzaliman dan kriminalisasi.

Dilaporkan oleh Direktur Utama PBC Edison Panggabean setelah dianggap menyerobot lahan. Faktanya, kata Burhanuddin, Edison dan Yayasan Cinta Budayalah yang menyerobot tanah miliknya. “Pascapermohonan saya dikabulkan PN Medan, saya akan menggugat balik Polda Sumut karena kesalahan prosedur dan Yayasan Cinta Budaya yang menyerobot tanah saya,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, namanya tercoreng sebagai mantan Pangdam I/BB karena perkara tersebut. “Saya disebut sebagai penyerobot tanah dan memanfaatkan TNI untuk kepentingan saya pribadi. Padahal tanah saya yang diserobot,” kata dia. Sebelumnya, akses jalan keluar-masuk ke Sekolah Nasional Plus Cinta Budaya/ Chong Wen ditembok setinggi 2 meter, Sabtu(30/4) tahunlaludandijaga oleh aparat TNI. Hal itu menjadi pembicaraan hangat lantaran aktivitas belajar-mengajar di sekolah itu menjadi terhenti.

syukri amal