Edisi 20-03-2017
Keterlambatan Gaji Guru Tak Perlu Terjadi


LUBUKLINGGAU - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Amzulian Rifai mengkritisi terlambatnya pembayaran gaji guru honorer di Sumsel.

Hal itu tidak perlu terjadi jika pihak terkait bekerja secara fokus dan profesional. “Waktu itu saya lagi ada di sekolah di Tera - was (Musi Rawas) dapat informasi gaji guru be - lum dibayar. Saya langsung telepon Kadisdik Provinsi (Sumsel) pak Widodo dan dia janji lang - sung menindaklanjuti. Kalau SMS(ja waban) dia bagus sekali mantap. Tapi kalau belum juga (dibayar) akan saya tanyakan lagi nanti,” tegas Amzulian Rifai usai sosialisasi Om budsman di SMA Negeri 2 Kota Lubukling gau, Sabtu (18/3).

Menurutnya, belum dibayarkannya gaji guru terutama honorer kemungkinan karena sebuah sistem yang membuat para pejabat frustasi. Sebab tidak mungkin dinas tidak mem bayar gaji guru. Namun kalau dihadap - kan pada sistem memang dibutuh - kan waktu lebih da ri biasa walau - pun tidak juga berlarut-larut. “Masa iya pak Widodo tidak mau bayar (gaji guru ho norer), mungkin karena sis tem nya.

Tapi jangan (ter - lambat) begitu juga. Ini (guru honorer) sudahgajikecillambatjuga dibayarnya,” kata Amzulian. Diterangkan Amzulian, biro - krasi urusan bayar-membayar di pe merintahan memang terlalu ru - mit. Sebab, pihak yang ber tang - gung jawab melakukan pem bayar - an terkadang takut bila ada doku - men yang tidak lengkap. Ka rena hal itu bisa saja menjadi per masa - lahan hukum di kemudian hari.

“Seharusnya ke depan ini tidak terulang lagi. Kalau ter - ulang, baru kita bilang (pemprov) tidak siap (mengambil alih guru honorer),” ujarnya. Menurutnya, persoalanse per ti ini terus muncul karena pe mim - pin- pemimpin di Indonesia terlalu legalistik. Hal itu disebab kan para pemimpin kekhawatir an menge - luar kan kebijakan yang ba nyak di - salahgunakan, terma suk sum - bangan sekolah pun saat ini sulit karena ada kekhawatiran serupa.

Terkait kebingungan Disdik Provinsi terhadap guru honorer ber-SK kepala sekolah, menurut Am zulian, bisa diatasi dengan me ngangkat mereka menjadi P3K karena diperbolehkan di da - lam UU ASN. “Di Unsri (honorer) bisa me - reka jadikan P3K. Kalau tidak ada nomenklaturnya baru tidak bo - leh dilakukan. Di Unsri selesai per masalahannya,” tambahnya. Keterlambatan penyaluran da na BOS dan pendidikan seko - lah gratis tidak hanya membuat ribuan guru honorer gigit jari, na - mun dapat menyebabkan seko - lah-sekolah kolaps karena tidak memiliki biaya operasional.

Kepala SMK Negeri 1 Kota Lu - buklinggau, Pugu Purnomo kepa - da KORAN SINDO PALEMBANG mengatakan, dana PSG dan dana BOS triwulan I sampai kemarin belum dibayarkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Gaji guru itu dari dana PSG, kita semuanya susah sekarang untuk kegiatan karena tidak ada dananya, sedangkan kegiatan siswa itu banyak,” terangnya. Hal senada disampaikan Ke - pa la SMA Negeri 6 Lubuklinggau, Agustunizar.

Menurutnya, seko - lah-sekolah mengalami kesulitan yang sama karena keterlambatan pencairan dana PSG dan BOS. “Dana belum cair, guru belum ga jian, sekolah hampir kolaps se - karang,” ujar Agustunizar. Hal lebih buruk dirasakan seko - lah swasta. Direktur Yayasan Budi Utomo Lubuklinggau, Elven As - mar mengatakan, dana PSG sudah hampir delapan bulan tak dibayar.

Hal itu berimbas pada pembayaran gaji guru yang ikut menunggak. “Seluruhnya kita ngutang semua. Mau bayar pakai apa kalau da - na tidak cair. Kalau bisa segera di - cairkan. Kasihan sekolah-seko lah di daerah, sekolah swasta, se ko lah negeri juga, miris kita de ngan keadaansepertiini. Adaapade ngan pendidikan kita,” pungkasnya.

sri prades