Edisi 11-01-2017
Doping, Karier Atlet DIY Bisa Tamat


JAKARTA– Rahman Widodo, atlet binaraga DIY peraih perak di nomor light weight above 65-70 kg pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar, terancam akan kehilangan medalinya.

Bahkan sanksi larangan tampil selama empat tahun yang menungguinya bisa menamatkan karier sang atlet. Hal ini menyusul telah diumumkan hasil tes doping oleh Ketua Umum PB PON dan Peparnas 2016, Ahmad Heryawan, pada Senin (9/1). Disebutkan ada 14 atlet yang positif menggunakan doping dengan rincian 12 orang berlaga dalam ajang PON dan dua lainnya dalam ajang Peparnas. Ke-12 atlet PON yang positif doping ialah delapan atlet dari cabang olahraga binaraga, satu atlet berkuda, satu atlet angkat berat, dan dua atlet dari cabang menembak.

Jika diurutkan dari asal provinsi, makarinciannya Jabarempat atlet, Jateng tiga atlet, Bengkulu satu atlet, DIY satu atlet, Bangka Belitung satu atlet, Kalimantan Timur satu atlet, dan Kepulauan Riau satu atlet. Sementara dua atlet di ajang Peparnas juga terjerat kasus doping masing-masing berasal dari cabang olahraga tenis meja dan atletik. Mereka berasal dari Maluku dan Jawa Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menyatakan, sanksi yang akan dijatuhkan kepada atlet yang tersandung kasus doping pada PON XIX akan menunggu hasil pemeriksaan Dewan Disiplin.

“Terkait sanksi, selain pencabutan medali yang dilakukan PB PON, KONI Pusat masih menunggu hasil pemeriksaan dari Dewan Displin yang dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI),” kata Wakil IV Ketua Umum KONI Pusat K Inugroho di Jakarta kemarin. Dewan Disiplin yang anggotanya terdiri atas pakar hukum olahraga, pakar kesehatan, pengurus olahraga, dan mantan atlet yang lima tahun aktif menekuni olahraga ini, akan melakukan persidangan dengan para atlet positif doping.

Di sini nanti dilakukan klarifikasi terjadinya hal tersebut dan melakukan penanganan apabila ada atlet yang keberatan. “Dewan Disiplin itulah yang akan menentukan sejauh mana kualifikasi pelanggaran dilakukan. Bisa saja atlet itu tidak tahu atau memang tahu atau juga atlet itu menjadi korban dari pihak lain. Dari sinilah akan ditentukan sanksi berikutnya,” ujarnya. Inugroho menyebutkan sanksi berat bisa saja dijatuhkan kepada atlet yang positif doping, yakni hukuman dilarang tampil dalam segala kompetisi, baik nasional ataupun internasional selama empat tahun berturut-turut.

“Karenanya, bagaimana sanksi yang akan diberikan nanti, KONI Pusat masih menunggu hasil dari Dewan Disiplin dan upaya banding dari atlet. Namun jelas, sanksi berat akan diterapkan untuk efek jera,” tuturnya.

KONI DIY Geram

Sementara tak kunjung diterimanya surat pemberitahuan resmi dan SK doping hingga kemarin dari KONI Pusat maupun PB PON XIX 2016 Jawa Barat, membuat KONI DIY geram. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Kabid Binpres) KONI DIY Agung Nugroho menilai informasi tersebut pada waktu yangsamaseharusnya dibarengi dengan penerimaan SK doping di masing-masing KONI provinsi. Namun, kabar tersebut malah sudah terkuak dan beredar di berbagai media massa sebelum pengumuman resmi.

“Mestinya jangan sampai seperti itu, ketika diumumkan ya dibarengi dengan surat resmi maupun SK doping. Kalau begini kita juga tidak bisa melangkah, karena belum terima itu. Malah sudah sampai manamana, bahkan bocor (informasi itu) sebelumnya,” kata Agung kepada KORAN SINDO YOGYA kemarin.

Ade Rai Tak Kaget

Praktisi kebugaran yang pernah menjadi atlet binaraga nasional, Ade Rai, mengaku tidak terkejut mendengar kabar ada atlet binaraga yang tampil di PON XIX positif doping. Dari 12 atlet yang dinyatakan positif doping berdasarkan pemeriksaan urine di National Dope Testing Laboratory, India, delapan di antaranya adalah binaragawan. “Itu bukan sesuatu yang mengagetkan, karena binaraga memang cabang olahraga paling banyak menyalahgunakan obat. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di tingkat internasional,” tutur Ade.

Di Indonesia, kata pria yang bernama asli I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai itu, kejuaraan binaraga, baik diadakan oleh Persatuan Angkat Berat, Binaraga, Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI) maupun federasi binaraga lain, hampir tidak pernah memberlakukan uji doping pada atlet yang berpartisipasi. Belum ada peraturan ketat yang tidak memungkinkan atlet melakukan tindakan tidak sportif. Akibatnya atlet bebas menggunakan obat-obat terlarang untuk membentuk ototnya.

“Ini menjadi tugas dan tanggung jawab PABBSI. Setelah adanya atlet positif doping di PON, PABBSI harus mengadakan uji doping di semua turnamen yang diselenggarakannya,” ujar pemenang Musclemania World tahun 1996 tersebut.

Siti estuningsih/ muh iqbal marsyaf/ muhammad ginanjar/ ant