Edisi 11-01-2017
Dewan Soroti Data Kendaraan Bermotor


MEDAN – DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara (Sumut) memberikan data akurat mengenai jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi di daerah itu, terutama kendaraan yang aktif.

Dalam rapat dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut di Medan, kemarin, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muslim Simbolon menyayangkan tidak adanya data akurat terkait jumlah kendaraan bermotor di Sumut. Padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak kendaraan bermotor yang menjadi primadona PAD Pemprov Sumut. “Kita ingin tahu, datanya berbanding lurus atau tidak, atau justru ada kebocoran (dalam pajak kendaraan bermotor),” katanya di Gedung Dewan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku merasa miris dengan data Ditlantas Polda Sumut, apalagi tidak terkoneksi dengan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut. Pihaknya mengharapkan Ditlantas Polda Sumut dapat mengakuratkan data tersebut, terutama kendaraan yang masih produktif agar tidak menimbulkan potensi kebocoran. Akurasi data kendaraan bermotor itu sangat penting karena menjadi salah satu modal dalam PAD Sumut dan untuk menghilangkan kesan tuding-tudingan dengan Dispenda Sumut.

Apalagi belum lama ini, ada program peremajaan taksi dengan menjadikan sejumlah taksi menjadi mobil pribadi dengan pelat hitam. “Informasinya, buku hitam (BPKB)-nya diperjualbelilan, kalau tidak salah Rp15 juta,” katanya. Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengakui, pihaknya belum bisa memberikan data kendaraan bermotor yang 100% akurat karena tidak memiliki data kendaraan yang masih operasional.

Penyebabnya cukup beragam, seperti adanya pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak dan adanya kendaraan yang hilang, tetapi tidak pernah dilaporkan sehingga data kendaraan lama dan baru tidak sinkron.

Ant