Edisi 27-03-2017
Dewan Tantang Saksi Buktikan Aliran Dana


CIMAHI – Anggota DPRD Kota Cimahi meminta saksi Dairul dan Yana membuktikan ucapannya terkait dugaan masuknya uang ke sejumlah anggota dewan terkait proyek Pasar Atas Barokah.

Keterangan saksi itu pun diminta diusut tuntas dan diselidiki kebenarannya. Munculnya tanggapan anggota DPRD Kota Cimahi setelah saksi Dairul dan Yana memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi pada Kamis (24/3) pekan kemarin. Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi Robin Sihombing mengaku, keterangan saksi dalam persidangan kasus korupsi proyek Pasar Atas Barokah yang menyebut ada fee yang dialokasikan untuk anggota DPRD Kota Cimahi dinilai sangat merugikan.

Robin menyatakan, dia merasa kaget dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa ada uang yang mengalir ke anggota DPRD Kota Cimahi. Bahkan keterangan dalam persidangan tersebut sangat merugikan institusinya. “Kami sebagai anggota dewan merasa dirugikan dengan keterangan dalam persidangan tersebut,” katanya kemarin. Robin menegaskan, apabila memang ada aliran dana ke anggota dewan, pihaknya meminta agar hal itu ditindaklanjuti dan diselidiki kebenarannya.

Dengan begitu akan diketahui kebenaran yang diungkapkan saksi. “Ini harus diungkap kebenarannya, ke mana saja uang itu mengalir kalau memang benar,” tegasnya. Apabila benar adanya, lanjut Robin, harus diungkap siapa yang menerima, kapan diberikannya dan untuk apa uang tersebut peruntukan. Dia mengaku, dalam pembangunan Pasar Atas Barokah, dia terlibat langsung dalam perencanaan karena leading sector-nya ada di Komisi III. Begitu juga dalam penganggarannya karena masuk dalam Badan Anggaran hingga disahkan.

“Saya terlibat langsung dalam penggodokan hingga pengesahan proyek Pasar Atas Barokah dan atas sepengetahuan saya, tidak pernah dengan ada fee atau sejenisnya terkait proyek tersebut,” beber Robin. Untuk itu, dia mendorong agar kasus ini diusut tuntas dan dibuktikan adanya keterlibatan anggota dewan. Hal itu sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

raden bagja muluyana