Edisi 27-03-2017
DIY Dinilai Sudah Darurat Keluarga


YOGYAKARTA– DPW PKS DIY menilai saat ini DIY sedang mengalami darurat keluarga. Aksi kekerasan yang melibatkan anak usia sekolah atau klitih , sebagian besar penyebabnya bersumber dari keluarga.

Sampai akhir 2016 tercatat ada 43 kasus klitih. Kejadian terakhir pada 12 Maret 2017 dengan pelaku masih anakanak. Ketua DPW PKS DIY M Darul Falah mengatakan, fenomena kekerasan anak menjadi isu strategis dalam rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) 2017 di Gedung DPW PKS, Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. “Kami menyebutnya saat ini DIY mengalami darurat keluarga,” katanya dalam keterangan pers kemarin.

Menurut dia, banyak ahli berpendapat persoalan kenakalan dan kejahatan anak ini bersumber dari keluarga yang bermasalah. Fenomena keluarga itu sejalan dengan tingginya angka perceraian di DIY. Bahkan dari tahun ke tahun jumlahnya menunjukkan tren peningkatan. “Kita lihat saja data, perceraian pada 2011 ada 4.353 kasus, pada 2012 naik 5.440 kasus dan pada 2015 naik lagi di angka 5.841 kasus,” paparnya.

Dia mengungkapkan, program pembangunan itu harus diarahkan para proteksi, penguatan hingga pemberdayaan. PKS DIY melalui bidang perempuan dan ketahanan keluarga (BPKK) turut serta mendorong penguatan keluarga dengan menggencarkan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Ketua BPKK PKS DIY Sri Yatmi mengatakan, pada 2045 mendatang Indonesia genap merayakan kemerdekaan ke- 100 tahun. “Pada 2024 nanti, calon pemimpinnya adalah generasi remaja saat ini,” harap Sri Yatmi.

Menurut dia, PKS DIY akan melaksanakan program RKI di seluruh pelosok DIY. Program ini menitikberatkan pada pembangunan dan pembinaan keluarga. “Targetnya 2018 seluruh desa dan kelurahan di DIY sudah terbentuk program RKI ini,” tegasnya. Selain menyoroti kekerasan anak, DPW PKS juga menyoroti ketimpangan ekonomi DIY yang paling tinggi se- Indonesia.

Data BPS per September 2016 menyatakan gini rasio DIY mencerminkan ketimpangan pengeluaran masyarakat 0,425. Ketua Fraksi PKS DPRD DIY, Agus Sumartono mengatakan, ketimpangan ekonomi DIY sudah berlangsung lama. Bahkan gini rasio pada 2013 mencapai 0,44 dan di 2014 di angka 0,42. Potret kemiskinan ini banyak menimpa penduduk dari kalangan petani yang hanya memiliki lahan sekitar 0,26 hektare.

“Sehingga kami melihat bahwa pembangunan hanya dinikmati segelintir orang saja,” sesal Agus. Dia pun meminta kepada pemerintah daerah agar memperluas akses ke masyarakat guna mendapatkan lahan, peningkatan, kesempatan hingga kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan. “Pemerintah DIY, kabupaten/kota harus lebih serius mengatasi ketimpangan ekonomi ini,” ujarnya.

Sementara dalam Rakorwil bertema Nyawiji lan Migunani inidihadiri184peserta, berasal dari unsur DPW dan pengurus harian DPD lima kabupaten/ kota di DIY. Isu strategis selain darurat keluarga dan ketimpangan sosial, DPW PKS juga menyoroti implementasi Keistimewaan DIY yang sejauh ini belum memberi dampak positif bagi warga DIY.

ridwan anshori