Edisi 11-01-2017
Pelantikan Wagub Belum Jelas


MEDAN– Keputusan Presiden (Keppres) tentang Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) sudah terbit.

Namun, hingga saat ini Pemprov Sumut belum menerima salinan keppres dan belum mengetahui jadwal pelantikan wagub Sumut terpilih untuk sisa masa jabatan periode 2013-2018. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung menuturkan, Pemprov Sumut masih menunggu salinan keppres dan jadwal pelantikan dari pemerintah pusat. Sebab, kewenangannya berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sekretariat Negara. “Kalau sudah ada undangan pelantikan untuk gubernur Sumut, barulah kami tahu jadwal pelantikan wagub Sumut terpilih,” kata Basarin di Medan, Selasa (10/1).

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riatmadji juga mengaku belum dapat memastikan jadwal pelantikan wagub Sumut. Hingga kemarin, dia belum mendapat informasi terkait. Namun, pelantikan diyakini bersamaan dengan dua wakil gubernur lain, yakni wakil gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan wakil gubernur Riau. “Kemungkinan akan dilantik sekaligus itu, tinggal menunggu jadwal dari pak Presiden,” tutur Dodi.

Wagub Sumut terpilih untuk sisa masa jabatan periode 2013- 2018, Nurhajizah yang dihubungi terpisah juga mengaku masih menunggu jadwal pelantikannya oleh Presiden RI, Joko Widodo. Sementara surat keputusan (SK) sudah dia terima. “Saya tinggal menunggu jadwal pelantikan. Pak presiden kan masih sibuk, kita tunggu lah ya,” ujarnya. Mengenai gugatan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sumut yang dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas mekanisme pengisian kursi wagub Sumut untuk sisa masa jabatan periode 2013-2018, menurut Nurhajizah, tidak berkaitan dengan posisinya yang terpilih menjadi wagub Sumut.

Sebab, objek yang digugat salah satu partai pengusung Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi pada Pilgubsu 2013 lalu, terkait dengan aturan. “Artinya kalau dimenangkan hingga tingkat kasasi pun yang harus diubah undang-undang, jadi tidak ada kaitan dengan saya,” katanya.

PTUN Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan surat amar putusan No: W2TUN.- 1.3556./HK.06/XII/2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti, Pardomuan Silalahi, pada 22 Desember 2016. Putusan tersebut memenangkan gugatan PKNU Sumut.

Lia anggia nasution