Edisi 11-01-2017
Pemda Sibuk Pilih Pejabat, Gaji ASN Jadi Terlambat


MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai tertundanya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) diberbagai daerah di Sumatera Utara disebab kepala daerah lebih sibuk memilih orang untuk mengisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan,pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/ 2016 tentang Perangkat Daerah. Aturan ini merujuk pada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. PP No 18/2016 tersebut mengamanatkan pemerintah daerah segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah yang nantinya mengatur STOK yang baru. Sementara masing-masing daerah, kata Dodi, APBD 2017- nya dapat dikatakan final bila sudah terbit Perda Perangkat Daerah dan terbentuk SOTKnya yang baru.

“Untuk APBD 2017 itukan masing-masing daerah tentu sudah harus memutuskan SOTK-nya yang baru. Masalahnya untuk menuntaskan aturan organisasi perangkat daerah yangbaruinimenjadiagaklama, karena daerah lebih sibuk untuk mengisi orang-orang yang akan didudukkan dalam jabatan itu dengan keinginan (pihak) tertentu,” ujar Dodi Riatmadji saat dihubungi Selasa (10/9). Dodi menilai seharusnya daerah mengesampingkan dulu urusan siapa yang akan mengisi jabatan. Kerja utama pemerintah daerah justru segera merampungkan struktur SOTK yang baru.

“Karena memang SOTK yang baru itu rata-rata membuat pejabat di daerah menjadi berkurang. Jadinya daerah sibuk untuk mengisi siapa yang akan duduk di jabatan itu,” beber Dodi. Oleh karena itulah, Dodi meminta kepada masing-masing kepala daerah agar segera menuntaskan SOTK- nya. “Itu harus diprioritaskan, kalau tidak bagaimana mau APBD-nya tuntas,” tegas Dodi. Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengakui bukan hanya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) saja yang terlambat membayarkan gaji ASN, namun di daerah juga mengalami keterlambatan.

Hal itu disebabkan pembahasan SOTK yang belum tuntas.”Itu karena kami juga daerah harus menyusun SOTK yang baru. Kami tentukan nomenklaturnya dulu, tapi sekarang sudah kok ,” kata Erry. Erry meminta bupati dan wali kota segera menyelesaikan Perda Perangkat Daerah dan menyusun SOTK sehingga APBD 2017 dapat disahkan. Jika ini tidak segera dituntaskan dampaknya juga akan mengakibatkan pembangunan di daerah berjalan lamban.

Pengamat pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suryadi mengatakan sebenarnya gaji ASN dapat dibayarkan meskipun Perda Perangkat Daerah dan penyusunan SOTK belum tuntas. Alasannya urusan gaji ASN itu sudah masuk dalam anggaran APBN. “Persoalannya inikan daerahnya yang tidak bijaksana. Tidak perlu menunggu SOTK baru untuk membayar gaji. Ada sekda sebagai kuasa pengguna anggaran untuk membayarkan gaji ASN. Jadi kenapa harus menunggu struktur yang baru,” kata Agus.

Sementara itu gaji Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar yang sehari sebelumnya ASN belum menerima gaji, kemarin sudah menerima haknya. Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas Pemko Pematangsiantar, Jalatua Hasugian membenarkan sudah dibayarkannya gajiASN, sejakkemarinpetang.” Sebenarnya sudah dibayarkan gajiASNsejak,Senin(9/1) siang. Namun,Selasa (10/1) seluruhnya sudah dibayarkan,” kata Jalatua.

Lia anggia nasution / ricky hutapea