Edisi 20-03-2017
Sanksi Bagi Perusahaan Terlalu Ringan


MUARABELITI - Sejumlah perusahaan di Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih banyak yang tidak melaporkan jumlah tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disna - kertrans) setempat.

Atas tindakan tersebut, Dis - nakertrans memberikan sanksi blangko wajib lapor dan denda sebesar Rp1 juta jika peru sa - haan tidak melaporkan tenaga kerjanya. Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans (HI), Asron Ar - vinse mengaku, sanksi ringan itulah yang membuat peru sa - haan yang enggan men daf - tarkan tenaga kerjanya ke Dis - nakertrans. “Alasan mereka klasik ka - rena jarak ke kantor Disna - kertrans yang jauh," tegasnya, kemarin.

Menurutnya, alasan seperti itu tidak efektif, namun Dis na - kertrans tidak bisa mengambil tindakan tegas. Karena peng - awa san tenaga kerja di bawah alih Provinsi Sumsel langsung. Dan perusahaan yang tidak melaporkan ke Disnakertrans tentunya perusahaan berma - salah. Sebab, mereka tidak trans paransi mulai dari masa - lah upah, jaminan hari tua (JHT), alat pelindung diri (APD) saat kerja dan kesejahteraan.

Namun, ketika ada masalah pasti ke Disnakertrans. "Intinya saat ini kita keco - longan terhadap pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan masing-masing. Karena peng - awasan langsung dilakukan provinsi. Sehingga, kembali di pekerja itulah yang rugi karena upah tidak sesuai,"kata dia. Ketua Serikat Pekerja Selu - ruh Indonesia (SPSI) Kabu pa - ten Musi Rawas (Mura), Indra Yana menegaskan, masih banyak perusahaan yang enggan melaporkan tenaga kerja yang dimilikinya.

Karena mereka banyak melakukan pelangg-a - ran terhadap hak-hak pekerja. "Kami minta Bupati Mura H Hendra Gunawan sepakat me - nerbitkan aturan terkait hakhak pekerja. Sehingga pekerja jangan hanya tenaga habis dikuras, tetapi hak pekerja diabaikan dan tidak terpenuhi," pungkasnya.

hengky chandra agoes