Edisi 27-03-2017
Pergub Taksi Online Molor


BANDUNG – Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang taksi berbasis aplikasi atau online dipastikan molor dari jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kemungkinan mundurnya penerapan pergub taksi online dipastikan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dalam sosialisasi revisi Permenhub Nomor 32/2016 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin. Menurut dia, meskipun batas waktu penyelesaian peraturan gubernur (pergub) terkait taksi online dipatok 1 April mendatang, namun pihaknya dipastikan akan sulit memenuhinya. “Sekarang sudah tanggal 26 (Maret). Sisa waktu lima hari lagi, enggak akan cukup,” katanya.

A palagi, lanjut dia, untuk membuat peraturan yang sesuai dengan 11 poin yang di revisi memerlukan waktu yang panjang, terlebih tentang penentuan pajak, pool dan STNK berbadan hukum. Selain itu perlu adanya musyawarah, peninjauan dan pemutusan soal kuota. Sebelumnya, Gubernur Jabaw Ahmad Heryawan menyatakan Pemprov Jabar sedang membuat draf Pergub taksi online. Melalui pergub itu, nantinya diatur terkait tarif batas atas dan bawah, uji KIR, kepemilikan pool, ketentuan CC kendaraan yang akan dipakai taksi online.

Namun demikian, Aher tidak menyebutkan kapan pergub tersebut bisa ditandatangani. Lebih lanjut Deddy mengatakan, persoalan taksi online harus diselesaikan melalui musyawarah. Berbagai aturan yang dibuat pun harus menguntungkan semua pihak, baik pihak taksi online maupun konvensional. “Semangatnya harus menguntungkan semua pihak, jangan saling membunuh,” ujarnya. Dia menilai, perkembangateknologi memang tidak bisa dihindari.

Terlebih, jika mampu menghadirkan manfaat yang besar, penerapan teknologi dalam kehidupan seharihari merupakan pilihan tepat. Namun, Deddy menekankan, penerapan teknologi pun harus memiliki aturan yang jelas Sementara itu, pemerintah pusat meminta semua pihak memahami revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32/2016 tentang Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan, sosialisasi Permenhub 32/2016 penting dilakukan untuk mengurangi gesekan antara angkutan online dengan konvensional. Sebab, hingga kini masih banyak yang belum memahami revisi aturan tersebut. Mereka menganggap pemerintah pusat tidak serius dalam menyikapi hadirnya taksi online. “Padahal, dengan adanya revisi ini, pemerintah berupaya mengatasinya,” ujar Pudji pada kesempatan yang sama.

Menurut dia, berbagai kesalahpahaman dan provokasi terkait taksi online yang belakangan bermunculan akibat belum dipahaminya revisi tersebut. “Kami ingin sosialisasi menyentuh ke akar rumput, seperti pengemudi, baik online maupun konvensional,” katanya. Dia menyebutkan, revisi permenhub meliputi aturan terkait jenis angkutan trayek, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, batas kendaraan angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala (KIR), pool, bengkel, pajak, akses digital dashboard, dan sanksi. Pudji memastikan, revisi permenhub ini akan secepatnya dilaksanakan. Pihaknya pun menetapkan batas akhir pemenuhannya pada 1 April mendatang.

Meski begitu, penerapan revisi ini harus menyeluruh, sehingga diperlukan masa transisi sebelum diterapkan. “Transisi sedang dibahas oleh tim yang juga melibatkan pemda,” ujarnya. Terkait penetapan tarif dan kuota taksi online, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sebab, kata dia, pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi di lapangan. Pemerintah pusat hanya akan memberikan arahan teknis penghitungannya.

“Kami tidak mengatur tarif batasan. Paling tidak kita memberikan formulasi untuk tarif bawah dan atas. Nanti ada petunjuk dari Kemendagri, dirjen produk hukum daerah agar rumusnya sama,” jelasnya Disinggung soal keberadaan ojek online, Pudji menyatakan, pemerintah pusat tidak akan mengatur keberadaan ojek online. Pasalnya, angkutan roda dua ini tidak diatur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 22/2009 tentang Angkutan Penumpang Umum. “Khusus ojek online, kami serahkan kepada pemda untuk membuat aturannya,” tandasnya.

agung bakti sarasa/ m-1