Edisi 11-01-2017
Pemko Dukung Revitalisasi Pasar Timah


MEDAN – Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menegaskan pihaknya tidak akan membatalkan rencana revitalisasi Pasar Timah yang akan dilakukan oleh pihak swasta.

Pasalnya, sampai saat ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan tersebut belum diajukan oleh pengembang. Akhyar menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum memberikan izin apapun selain izin prinsip maupun persetujuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) kawasan tersebut. Artinya, dengan tidak adanya izin untuk kegiatan pembangunan, maka pihaknya tidak bisa membatalkan. “Izinnya saja belum diajukan, apalagi diterbitkan. Jadi mana mungkin kami batalkan. Terbit dulu izinnya baru bisa dibatalkan. Lagian apa menjadi alasan dibatalkan. Dia membangun itu harus memenuhi syaratsyarat,” ungkap Akhyar kepada KORAN SINDO MEDAN, Selasa (10/1).

Selain itu, orang nomor dua di Pemko Medan itu menuturkan, saat ini Kota Medan membutuhkan banyak tempat berjualan. Salah satunya menambah pasar tradisional. Sehingga PedagangKaki Lima(PKL) tidak lagi berjualan di tempat terlarang. Salah satu penyebab munculnya PKL karena kurangnya tempat berjualan. “Kami juga butuh banyak pasar tradisional untuk tempat berjualan dan menghindari munculnya PKL,” katanya. Dia menuturkan, terkait pendirian Pasar Timah, pihaknya tidak punya urusan apa-apa. Sebab, pendiriannya bukan di atas lahan Pemko Medan melainkan di lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Selain itu, pembangunannya juga dilakukan oleh pihak swasta.

Yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu merupakan kewenangan pengembang, bukan Pemko Medan. Sebab, itu bukan aset Pemko Medan maupun PD Pasar. “Lahannya berstatus sewa karena milik PT KAI. Bangunanya dibangun pengembang. Jadi, tidak ada urusan Pemko Medan. Kenapa kami yang mengajukan IMB-nya. Itu urusan pengembang. Itu juga bukan aset Pemko Medan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan Pasar Timah yang direncanakan itu bukan di atas lahan sebelumnya. Pasar Timah yang sekarang ini berdiri di atas badan lahan Jalan Timah. Sedangkan yang mau dibangun di atas lahan milik PT KAI. Apabila nanti dibangun, pasar yang ada tetap. “Yang ada tetap. Lahannya berbeda. Kalau nanti pengembang sudah selesai dan mau menarik pedagang yang berjualan sekarang itu urusan mereka. Bukan urusan kami. Saya juga tidak tahu secara detail perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat. Itu yang mengatur antara pengembang dengan PD Pasar. Saya tegaskan sekali lagi yang mau dibangun itu bukan aset Pemko Medan. Itu swasta,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Sabar Samsurya Sitepu mengungkapkan revitalisasi Pasar Timah itu berada di atas lahan milik PT KAI dan statusnya sudah sah disewa oleh pengembang revitalisasi Pasar Timah tersebut. Untuk itu, Pemko Medan harus berkordinasi dengan PT KAI terkait rencana pembatalan revitalisasi Pasar Timah, Medan tersebut. “Sudah tahunya kalian lahan itu milik PT KAI. Berarti, tinggal Pemkolah yang berkordinasi dengan PT KAI,” paparnya.

Sementara itu, Komisi C DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pengembang revitalisasi Pasar Timah, Medan, PT KAI, warga Jalan Pasar Timah dan pedagang Pasar Timah. Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan mengungkapkan banyaknya kegiatan di DPRD Kota Medan menyebabkan RDP itu belum juga terlaksana. “Iya, belum tahu ini kapan mau digelar RDP-nya. Lihatlah, banyak kali kegiatan kita,” paparnya.

Reza shahab/ dicky irawan