Edisi 27-03-2017
Peta Wilayah Pangandaran Berbeda


PANGANDARAN – Kepala Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Pangandaran Saptari mengemukakan, terjadi perbedaan di peta soal batas wilayah antara Kabupaten Pangandaran dengan kabupaten lain.

Perbedaan tersebut muncul saat rapat evaluasi daerah otonom baru (DOB) beberapa waktu lalu. Ada sebagian warga Desa Cimanggu yang data kependudukannya masuk wilayah Desa Citalahab, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. “Pada rapat nanti kami akan minta ketegasan batas wilayah, semoga ada kesepakatan. Batas wilayah merupakan salah satu prasyarat penyusunan RTRW (rencana tata ruang dan wilayah).

Saat ini ada perbedaan dalam pemetaan batas wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya,” kata Saptari. Masih dikatakan Saptari, hasil konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Pangandaran, atas dasar regulasi segera dilakukan peninjauan ke lapangan secara fisik serta berkoodinasi, sekaligus rapat pembahasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. “Batas wilayah Kabupaten Pangandaran sejak tahun 1958 yang dahulunya masih wilayah Kabupaten Ciamis, tidak ada perubahan.

Bahkan hal itu berdasarkan Permendagri Nomor 58/2011 tentang Batas Wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya,” tambahnya. Dalam penyusunan RTRW, berkewajiban mencantumkan batas daerah, dipastikan batas daerah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya akan terjadi tumpang tindih. “Untuk perbatasan di Kecamatan Langkaplancar ada empat Desa yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Desa Pangkalan, Desa Bojongkondang, Desa Bangunjaya dan Desa Cimanggu,” papar Saptari.

Dengan kejadian tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga tengah melakukan evaluasi RTRW dengan penegasan Pemendagri Nomor 58/2011 dari data peta RTRW yang sifatnya tematik. Lebih jauh, Saptari menyebutkan Pemkab Pangandaran akan menegaskan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut hingga saling klaim satu sama lainnya.

Langkahnya dengan melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Jawa Barat yang ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri. “Dasar Kabupaten Tasikmalaya mengambil data dari peta RTRW itu sifatnya tematik yang menginduk ke wilayah. Sedangkan Kabupaten Pangandaran dasarnya jelas dari Permendagri Nomor 58/2011,” jelasnya.

syamsul ma’arif