Edisi 11-01-2017
Warga Butuh Program UMKM dan Pelestarian Lingkungan


MEDAN – Warga Kota Medan membutuhkan program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelestarian lingkungan.

Diharapkan, perusahaan swasta yang memiliki program kemitraan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa menyalurkan kedua program itu. Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengungkapkan, untuk itulah Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengajukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tujuannya, agar Pemko Medan bisa mengontrol perusahaan swasta yang akan menyalurkan program CSR-nya.
Pasalnya, selama ini penyaluran CSR yang dilakukan perusahaan swasta belum tepat sasaran. Hal itu dikarenakan, perusahaan- perusahaan swasta itu tidak berkordinasi dengan Pemko Medan. “Yang paling dibutuhkan masyarakat itu adalah program UMKM dan pelestarian lingkungan. Selain itu, perbaikan rumah ibadah juga dibutuhkan masyarakat,” paparnya usai mengikuti rapat paripurna tentang nota jawaban wali kota Medan atas pemandangan umum fraksifraksi DPRD Kota Medan tentang Ranperda Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di gedung DPRD Kota Medan, Selasa (10/1).

Dengan banyaknya program UMKM yang disalurkan oleh perusahaan akan membuat masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah. Begitu juga dengan program pelestarian lingkungan, Akhyar mengungkapkan, program pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan lestari di tengah- tengah keberadaan Kota Medan yang dikenal sebagai kota metropolitan. “Justru itu, kita bentuklah Perda Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk memberikan informasi kebutuhan masyarakat. Selama ini, tidak ada kontrol dari Pemko Medan yang membuat perusahaan itu jalan masing-masing dalam menjalankan program CSR-nya,” ujarnya.

Akhyar Nasution menambahkan dengan adanya Perda tersebut, ke depannya, perusahaan tidak bisa lagi menyalurkan program CRS-nya tanpa ada kordinasi dengan Pemko Medan. Karena, selama ini, penyaluran CRS dari perusahaan selama ini langsung dilakukan oleh perusahaan ke masyarakat penerima bantuan CSR. Disinggung tentang jumlah perusahaan yang akan ikut menjalankan Ranperda Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Akhyar Nasution mengungkapkan, Pemko Medan belum memiliki data yang valid terkait jumlah perusahaan tersebut.

Soalnya, belum ada dasar hukum yang kuat sebelumnya, sehingga membuat Pemko Medan belum dapat mendata jumlah perusahaan yang wajib menjalankan program CSR tersebut. “Intinya, perusahaan yang untunglah yang wajib menyalurkan sebagian keuntungannya itu dalam program CSR. Kalau perusahaan yang buntung ya tidak wajib menjalankan program CSR itu,” pungkasnya. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Medan, Ilhamsyah menyambut baik pembentukan Ranperda Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Soalnya, Ranperda tersebut sama sekali tidak mengutip retribusi dari perusahaan yang akan menyalurkan program CSR-nya. Keberadaan Ranperda itu hanya sekadar mengontrol penyaluran program CSR yang disalurkan ke masyarakat agar tepat sasaran. “Tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Ranperda ini. Ranperda ini murni untuk mengawasi program CSR itu agar tepat sasaran,” paparnya.

Dicky irawan