Edisi 11-01-2017
Disnakertrans Harus Verifikasi Pemohon Penangguhan UMK


SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dimintamelakukan verifikasi terhadap permohonan penangguhan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang diajukan pengusaha.

Langkah itu penting untuk membedakan perusahaan yang memang tidak mampu membayar upah UMK dengan yang mampun tapi enggan membayar UMK. Anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan menerangkan, UMK 2017 yang sudah ditetapkan itu sejatinya adalah keputusan bersama yang dihasilkan melalui rembug tiga pihak yakni pengusaha yang diwakili Apindo, buruh yang diwakili serikat buruh, dan pemerintah yang diwakili Disnakertrans. Keputusan tersebut hasil kompromi tiga pihak, bukan sepihak.

“Seharusnya keputusan itu harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Makanya, Disnakertrans harus selektif. Harus dilakukan verifikasi menyeluruh terkait permohonan pengusaha menunda pembayaran upah UMK. Jangan asal dikabulkan, teliti dengan cermat,” tegas politisi NasDem itu, kemarin. Wakil Sekretaris PCNU Jember ini sebenarnya menyayangkan sikap pengusaha yang menyatakan keberatan membayar upah UMK tahun ini.

Pasalnya, upah UMK itu adalah nominal minimum untuk hidup buruh, masih di ambang sejahtera. Jadi, kalau upah UMK ditolak, maka buruh hidup dengan upah di bawahminimum. Karenaitu, Eksan menggugah kesadara para pengusaha untuk membalas budi dengan menyisihkan sedikit keuntungan untuh buruh, sebab selama ini mereka telah bertahuntahun menikmati keuntungan.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Jatim Sukardo mengatakan, tim yang menyeleksi penangguhan UMK itu merupakan gabungan Dewan Pengupahan Jatim yang di dalamnya akan melibatkan berbagai unsur baik dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh atau pekerja.

Dijelaskan, tanggal 18 Januari bisa langsung rapat pleno, dan harapannya penetapan penangguhan UMK 2017 akan ditetapkan Gubernur Jatim pada 21 Januari 2017. “Jadi nanti belum tahu perusahaan yang ditolak atau disetujui dalam penangguhan itu. Perusahan yang dikabulkan harus yang benar-benar belum mampu,” ujar Sukardo.

zaki zubaidi