Edisi 20-02-2017
Hak Tanah Sultan (Sultan Ground) Sebagai Implementasi Kedaulatan Raja


Judul di atas menggambar - kan bahwa dua suku kata an tara Tanah dan Raja ada lah satu kesatuan yang mem bentuk kekuasaan.

Mus - ta hil eksistensi kerajaan tanpa ada tanahnya, sejauh mana pun ia berkuasa tidak bisa di lepas - kan dari seberapa luas daerah ke kuasaannya adalah menjadi ukuran di manakah dia ber dau - lat terhadap tanah dan segala apa yang ada di atasnya. Raja tanpa tanah tidak bisa dikatakan sebagai raja. Wilayah ke kuasaan raja menunjukkan bah wa kekuasaan memberikan ke wenangan untuk mendistri - bu sikan atas tanah dan segala apa-apa yang ada di tanah itu semuanya di tangan raja.

Ba gai - ma na dengan Sultan Ground? Per debatan tentang hal ini ber - gulir di mana sebagian besar lan dasan berpikirnya adalah hak kekuasaan negara terhadap tanah, Yogyakarta, adalah wi la - yah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, paradigma apa pun tidak bisa begitu saja menihil - kan fakta dan realita.

Pertama, realita tidak bisa dilepaskan da - ri suatu keniscayaan norma k e - kua saan negara yang telah di - ako modasi oleh konstitusi (Un - dang-Undang Dasar 1945), bah wa pada wilayah kekuasaan RI ada wilayah di mana berdiri se buah kerajaan yang bernama Kesultanan Ngayogyakarta.

Kedua, fakta bahwa wilayah kesultanan Ngayogyakarta sudah dipetakan, yaitu jauh sebe - lum Negara Republik Indonesia berdiri.

Mengutip data Diser ta - si MC Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java, bahwa Kedaulatan Raja (Sul - tan) Ngayogyakarta terhadap tanah wilayah kekuasaannya, de ngan Paku Buwono III Su ra - kar ta, dimulai dengan konfe - ren si mengenai tanah di dua kerajaan tersebut pada 1768- 1770. Hasil konferensi ini tidak mencapai penyelesaian permanen tentang masalah perba tas - an teritorial Kerajaan Yog ya - kar ta dengan Surakarta. Menjelang awal 1772 Be lan - da menjadi penengah untuk me - nyelesaikan sengketa ma sa lah teritorial kedaulatan atas ta nah dua kerajaan ini.

Wakil-wa kil Surakarta dan Yogyakarta dan wakil Belanda (perunding an segitiga) secara bersama-sa ma mencatat semua tanah di Ke du dan Begelen, untuk me nen tu - kan pemilikan masing-masing raja dan apa-apa yang sudah benar- benar mereka kuasai. Pembagian tanah dua kerjaan setelah pembagian secara fisik diselenggarakan berdasar - kan Perjanjian Giyanti; dikate - go rikan menjadi dua, yaitu dae - rah-daerah inti (Negara Agung ) dan daerah-daerah luar (Monco - negara).

Wilayah Kekuasaan Su - suhunan di Monconegara memben tang ke arah barat (B a nyu - mas) Wilayah Mangkubumi (Ha mengku Bowono I) membentang ke arah timur. Akan tetapi, batas-batas kedua kerajaan ini tumpang tindih, terutama di daerah-daerah (Negara Agung) seperti Kedu, Mataram, Ba ge len Pajang, Sokawati. Di beberapa lokasi itu terjadi ketidakjelasan yang sangat membi - ngung kan. Dokumen itu disebut dengan nama Buku Klepu.

Populasi Jawa Tengah pada 1756. Perjanjian-Perjanjian be - ri kutnya yang didasarkan pada Buku Klepu itu menjadi data, sudah tidak sesuai lagi dengan ke - adaan sebenarnya. Kemudian Be landa menyatakan bahwa ca - tat an batas-batas hak tanah dua kerajaan pada Buku Klepu menjadi kabur karena berkali-kali dihapus dan dicoret. Kemudian pada akhir Fe - bruari 1773, hanya seminggu se belum Garebeg Besar, Ha - mengku Buwono I dan Paku Bu - wono III secara terpisah me nu - lis surat kepada Van der Burgh di Se marang.

Mereka mengaju - kan permohonan pendaftaran dan telah memerintahkan untuk mendaftar semua tanah yang berada dalam kedaulatan (kekuasaan) mereka. Perbeda - an-perbedaan yang muncul te - lah dirundingkan bersama, ber - bagai daerah yang diperebu t - kan sudah dikembalikan kepada penguasa-penguasa yang ber hak. Pendaftaran tanah dila - kukan untuk memenuhi asas pu blisitas dalam hukum pertanahan.

Hal ini menandakan ada kemauan besar dari kedua kerajaan Jawa, yang pada akhirnya menghendaki untuk menyelesaikan perselisihan-perselisih - an hak tanah-tanah kerajaan. Daftar tanah seperti itu men jadi kelengkapan dari sistem hukum administrasi pertanahan pemerintahan keraja - an di Jawa sejak sebelum Abad XVIII. Perlu dicatat bahwa sensus kerajaan pernah dilakukan pa da masa pemerintahan Sul - tan Agung, dokumentasi sensus penduduk itu dibukukan, disebut dengan Babad Sang klaning Momana .

Sensus ini termasuk di kerajaan-kerajaan In do - ne sia lain seperti Palembang dan Banten. Hukum pertanahan dengan mekanisme dan prosedur pen - daftaran pertanahan dan penduduk sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh kerajaan jauh sebelum berdirinya Negara Re pu - blik Indonesia. Selanjutnya Be - landa tidak mengalami kesulit - an untuk menengahi dan me m - bu kukan dalam registrasi admi - nistrasi pendaftaran hak tanahtanah Sultan (Sultan Ground ), daftar hak tanah Kesultanan (Kerajaan), akhirnya dapat di - se lesaikan pada tahun 1773.

Daftar-daftar tanah-tanah Kesultanan (Sultan Ground ) itu ditandatangani dan disegel di Se marang pada 2 November 1773 oleh para patih dan residen atas nama raja kedua belah pihak. Pada 26 April 1774 Sus u - hunan dan Sultan meratifikasi persetujuan-persetujuan itu, di mana mereka mengakui tanahtanah mereka. Buku Klepu kemudian diganti menjadi Serat Ebuk Anyar (Buku Baru) di dokumentasikan pada 14 Maret 1774.

Menurut ca - tat an pendaftaran tanah yang tertulis pada Serat Ebuk itu, daftar tanah yang baru itu mem - per lihatkan peningkatan populasi penduduk di Jawa sejak 1775. Sementara jumlah cacah (rumah tangga) yang dikuasai raja-raja Jawa yang tercatat di Giyanti adalah 172.500 pendu - duk, dalam tahun 1773 -1774 jumlahnya adalah 202.000 ada peningkatan 17% dalam 20 tahun.

Peningkatan populasi ini hampir terjadi di semua daerahdaerah inti (Negara Agung ) di sekeliling keraton, Mataram, Gu nung Kidul, Pajang, Matesih, So kawati, Kedu, Bagelen, Pa cit - an, Kedawung, Banyumas. Da - lam daftar buku tanah Serat Ebuk, pada 1775 yang dihitung sebagai Monconegara adalah Ke - da wung, Banyumas, Pemerden dan Pacitan. Tanah di Negara Agung di - dis tribusikan oleh Raja, sebagai apanasepara pangeran dan pejabat, sementara tanah-tanah Monconegara berada dalam yu - risdiksi para bupati, dan secara nominal berada dalam keda - ulat an raja melalui patihnya.

Pa - da periode ini pernah dilakukan konversi hak atas tanah Monco - negara Kadawung ke dalam re - lokasi Negara Agung. Konversi hak atas tanah se - macam ini adalah logis sebagai upaya penambahan jumlah pejabat yang harus diberi tanah, tanah-tanah tambahan ini diambil dari tanah Monconegara . Penyelesaian daftar tanah-ta - nah sebagai implementasi ke - dau latan Raja pada dua kerajaan ini merupakan tonggak besar pada jalan menuju suatu ke - ra jaan yang terbagi secara permanen.

Kondisi ini digambarkan oleh sebuah tulisan puisi yang dicoretkan dengan kata-kata oleh Gubernur Van der Burgh dengan bangga dianggapnya se - bag ai pencapaian pribadi. “Masing- masing menguasai miliknya de ngan damai dan beberapa per - be daan kecil tentang perbatasan yang timbul antara masing-ma - sing rakyat telah diselesikan langsung oleh para patih dan residen di masing-masing keraton.

“ Pendaftaran dan pencatatan hak atas tanah-tanah Ke sultanan sebagai implementasi ke da - ul atan raja telah selesai secara legitimatif dan administratif dalam bentuk Buku Klepu (Serat Ebuk Klepu ) dan Buku Baru (Se - rat Ebuk Anyar) adalah pembagian permanen atas tanah di Ja - wa Tengah sebagai bentuk ke - kua saan raja terhadap wilayah kedaulatan tanah-tanah kesutanan/ kerajaan, konsekuensikonsekuensi hukum dari pembagian berdasarkan pendaftar - an tanah-tanah ini adalah realitas administrasi yang harus di - pe rtahankan oleh raja, lebih-le - bih lagi kehidupan urban lebih dari enam belas abad sampai de - ngan bergabungnya Kerajaan Yog yakarta dengan Negara Re - pu blik Indonesia.

Berga bung - nya dua kedaulatan kekuasaan an tara Negara Kerajaan Nga - yog ya karta dengan Negara Republik Indonesia, tujuan yang hendak dicapai dari pengga - bungan wilayah ini selain dari me nopang negara kesatuan, prio ritas tertinggi adalah me m - per tahankan “Keistimewaan”. Pada 1945 Negara Kerajaan Ngayogyakarta menyatakan di - ri memihak Revolusi Indonesia dan menjadi Ibu Kota Negara Re vo lusi.

Kejadian ini berbeda dengan Kasunanan Surakarta yang bersedia menerima dominasi Eropa dan tidak secara tegas mendukung Revolusi. Langkah ini kemudian di per - te gas pada tanggal 27 De sem ber 1949, dua ratus tahun dan lima belas hari sejak Mang ku bu mi menyatakan diri sebagai raja Mataram dengan sebutan Ha - mengku Bowono I - B e lan da secara resmi mengakui ke mer de - kaan Indonesia dan Daer ah Ist i - m ewa Yogyakarta di akui sebagai bagian penting da ri Negara In - donesia yang mer deka.

Maka dimulailah babak ba - ru kerajaan Mangkubumi (MC Ri clefs, 1974 ). Konsepsi Hak Ta nah Kesultanan (Sultan Ground) yang secara legitimatif adalah implementasi kedaulat - an raja sudah semestinya men - dapatkan justifikasi dan legalitas oleh Negara Republik In do - nesia.

DR AGUS PANDOMAN, SH, MKN, CMB

Dosen Fakultas Hukum UCY, Wakil Rektor IV UCY