Edisi 20-03-2017
Risma Didesak Tuntaskan Rekrutmen Dirut PDAM


SURABAYA – Komisi B DPRD Surabaya mendesak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera menuntaskan seleksi direktur utama (dirut) dan direktur operasional PDAM Surya Sembada.

Mereka meminta proses seleksi tahap akhir untuk dua posisi penting tersebut tidak ditolak lagi. Desakan ini disampaikan karena sebelumnya proses rekrutmen dibatalkan sehingga posisi penting di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut masih diisi pelaksana tugas (plt). Sampai saat ini, belum ada pimpinan definitif di perusahaan daerah tersebut.

“Kalau sampai rekrutmen ini batal lagi maka akan ada kekosongan jabatan di sana. Tidak hanya untuk dua posisi (dirut dan direktur operasional), tetapi empat posisi. Sebab, masa tugas dua direksi lain juga akan habis pada awal April nanti,” ujar Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria, kemarin. Dua direksi tersebut adalah Direktur Keuangan dan Direktur Pelayanan.

Terhitung sejak 5 April mendatang, pejabat lama akan mengakhiri masa tugasnya. “Karena itu, ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai, proses rekrutmen tahap akhir untuk dirut dan dir operasional gagal lagi,” pintanya. Politikus PKS ini menerangkan, Risma pada Mei 2016 lalu, menolak nama-nama hasil seleksi. Penolakan itu karena kualitas nama-nama yang lolos seleksi di Badan Pengawas (Bawas) dinilai tidak cukup kompeten mengurusi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot itu.

“Memang penolakan baru sekali pada Mei 2016 karena track record yang direrkut, memang wali kota berhakmenolak. Sekarangmemang ada nama yang ditolak dan ada nama baru yang sudah mendaftar, tolong nama-nama baru ini dipertimbangkan,” ujarnya. Zakaria menegaskan, Risma seharusya menegur kinerja Bawas PDAM yang sudah melakukan rekrutmen.

Sebab, penolakan itu bisa jadi karena namanama yang lolos seleksi di Bawas tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemkot Surabaya. Jika pada 5 April mendatang belum ada hasil rekrutmen, dan Bawas tidak segera melakukan rekrutmen untuk dua kursi yang akan kosong maka kekosongan empat direksi ini berdampak buruk pada PDAM. Perpanjangan dirut dan dirops tidak jelas sampai kapan.

Plt dirut sudah diperpanjang 3 x 6 bulan. Sementara perpanjang dirops sejak 2014 akhir atau 2015 awal. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur juga bersikap sama. Politikus PKB ini berharap PDAM segera diisi pejabat definitif agar kinerja perusahaan bisa maksimal. Terutama berkaitan dengan pelayanan kepada para pelanggan. Mazlan menyampaikan, kekosongan jabatan akan menumbulkan dampak negatif.

Di antaranya adalah penanganan rekrutmen pegawai rendah sampai manajer, mutasi dan jenjang karir bagi pegawai tidak bisa ditangani. Dampak yang paling krusial adalah masalah penanganan gangguan air. Gangguan distribusi air ketika bermasalah tidak segera diambil alih oleh kepemimpinan yang belum jelas. Akibatnya, masyarakat terancam tidak bisa menikmati air bersih.

ihya ulumuddin