Edisi 20-03-2017
Tujuh SMPN Mundur Dari UNBK


GRESIK – Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Gresik dipastikan tak mulus. Saat ini, untuk UNBK yang digelar Mei 2017 itu terdapat tujuh sekolah yang menyatakan mundur.

Informasinya sekolah negeri yang mundur dari pelaksana UNBK yakni SMPN 3 dan SMPN 4 Sidayu, SMPN 1 Bungah, SMPN 2 Manyar, SMPN 1 dan 2 Benjeng, serta SMPN Tambak. Ada banyak alasan yang dipakai pihak sekolah untuk tidak melaksanakan UNBK. Anggota Komisi D DPRD Gresik Noto Utomo mengaku, di antara SMP yang menolak ikut program UNBK karena ada yang beralasan sinyal internetnya jelek, ada yang sarana dan prasarannya kurang.

Bahkan di antaranya juga ada sekolah yang kebingungan merawat komputer setelah pelaksanaan UNBK. “Totalnya ada lima SMP negeri yang sudah diklarifikasi. Setelah tiga sekolah di wilayah Gresik Utara, kami akhirnya melanjutkan klarifikasi ke SMPN 1 dan 2 Kecamatan Benjeng. Hasilnya, beragam alasan hingga tidak ikut program UNBK,” ungkapnya. Meski alasannya terkesan mengada-ada, Noto mengaku heran dengan sikap pihak sekolah.

Mengingat, persoalan seperti itu bisa dicarikan solusi dan tidak harus mengundurkan diri sebagai peserta pelaksana UNBK. Lebih-lebih proses pengunduran sekolah juga mendadak. “Kami berencana akan memanggil kembali Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik. Di dalam rapat tersebut nantinya akan membahas lebih detail, sehingga bisa diketahui titik kelemahannya ada di mana,” katanya.

Anggota lain, Sujono mendesak supaya perlengkapan UNBK di tujuh sekolah ditarik kembali. Bahkan, pihaknya mengusulkan untuk memberikan sanksi kepada kepala sekolahnya. Penolakan tersebut mencoreng nama baik Kabupaten Gresik. “Harus melakukan evaluasi terhadap semua sekolah yang tidak siap melaksanakan UNBK. Kami juga berharap tidak terulang kembali tahun depan.

Makanya, kami minta harus ada sanksi tegas pencopotan, biar nanti tidak mengulangi lagi tahun- tahun berikutnya,” kata politikus PKB itu. Menanggapi desakan itu, Kadispendik Gresik Mahin mengaku semuanya tergantung pada Bupati Sambari Halim Radianto. Sebab, Bupati sebagai pembina Aparatur Sipil Negeri di daerah yang memiliki hak prerogatif.

“Kami heran, awalnya seluruh kepala sekolah SMP Negeri se-Gresik setuju dengan pelaksanaan UNBK. Makanya kami mempersiapkan segala hal, termasuk sarana dan prasarana dalam menghadapi UNBK dengan meminta alokasi pengadaan komputer dan server sebesar Rp9 miliar dalam APBD Gresik,” katanya. Dijelaskan, pihaknya menarik bantuan komputer yang diberikan untuk tujuh sekolah itu.

Selanjutnya dialihkan untuk sekolah yang membuat pernyataan kesiapannya. Apalagi, memang tidak ada aturan wajib UNBK, hanya pemkab berharap pada 2017 semua sekolah negeri harus UNBK. Seperti diketahui, ada 321 lembaga SMP di Gresik.

Sedangkan status SMP Negeri ada 33 lembaga dan SMP swasta ada 74. Namun, sekolah SMP swasta untuk berbasis paper atau manual ada 62 lembaga. Jumlah peserta UNBK lebih banyak. Ada 10.600 siswa yang ikut UNBK. Sedangkan peserta paper 8.294siswa. Jadi, 60% siswa SMP di Gresik mengikuti UNBK.

ashadi ik