Edisi 20-03-2017
Kades Dan Lurah Jangan Takut Jalankan Program Prona


BATU – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu Andreas Rochyadi mengimbau kepala desa atau lurah tidak takut melaksanakan program sertifikat Prona.

Pasalnya, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah penerbitan sertifikat hak atas tanahnya. Mulai tahun ini, kata dia, pemerintah pusat mengubah sistem pelaksanaan program Prona, yakni hanya di satu desa. Sebelumnya, program ini menyasar 5-6 desa. “Kendalanya pada tenaga juru ukur tanah di BPN terbatas sehingga program Prona hanya ditetapkan satu desa,” kata Andreas, kemarin.

Menurut Andreas, kasus pungliyangdilakukanKepalaDesa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Suwanto, harus dijadikan pengalaman bagi seluruh kepala desa dan lurah agar bersikap jujur dan terbuka dalam melaksanakanprogramProna.“ Kamisudah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk sosialisasi program Prona. Harapannya, para kades dan lurah tidak perlu takut menerimanya,” katanya.

Dia menjelaskan, biaya kepengurusan sertifikat Prona disubsidi pemerintah pusat sebesar Rp209.500 per bidang. Masyarakat hanya dibebani membeli patok, meterai, formulir, dan biaya pengukuran termasuk membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bila perolehan tanahnya dengan proses membeli. “Di Kota Batu bidang tanah yang belum disertifikatkan masih banyak. Dari 90.000 bidang tanah yang sudah besertifikat, baru 40%,” katanya.

Direktur Good Governance Activator Aliancy (GGAA) Sudarno menyatakan, sosialisasi program Prona harus detail mulai dari biaya, tahapannya, serta surat-surat yang diperlukan. “Jangan sampai program Prona disalahgunakan oleh oknum perangkat desa maupun pegawai BPN. Sebab banyak masyarakat belum paham tentang prosedur pengajuan program tersebut,” kata dia.

maman adi saputro