• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Nama-nama Pejabat Baru Sudah Dikantongi

PALEMBANG– Wali Kota Palembang H Romi Herton menyatakan, saat ini dia sudah mempersiapkan nama-nama pejabat yang bakal ditempatkan di gerbong pemerintahannya. Dia menegaskan, pemerintahan di bawah pimpinannya harus bergerak cepat. Karena itu, pejabat yang masuk dalam kabinet mesti yang militan dan satu visi. Dia pun menyayangkan ada 83 pegawai negeri sipil (PNS) yang meminta pindah wilayah kerja. Bagi Romi, pemutasian pegawai tersebut menunjukkan jika pejabat bersangkutan sudah malas bekerja. “Struktur kepegawaian masih dirancang sampai nanti ada pelantikannya. Saya masih perlu pelajari 83 pejabat yang mundur beberapa waktu lalu,” cetus Romi, kemarin. Sementara dalam dua hari kemarin diketahui, dua kepala dinas sudah mengajukan pengunduran diri, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang Abdulllah S Farhan dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Mahya Abunakir. Sementara dua kepala dinas lainnya dicopot secara mendadak, yaitu Kepala Dinas Tata Kota Ansory dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palembang Fahmi AR. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ucok Hidayat menuturkan, dua kepala dinas ini sudah mengajukan pengunduran diri sejak beberapa pekan lalu. Sementara Abdullah Farhan tercatat mengajukan permohonan mundur sejak 16 Juli lalu dan Mahya mengajukan permohonan pengunduran diri pada 15 Juli. “Keduanya didisposisi oleh wali kota saat itu, Eddy Santana Putra, pada 17 Juli,” ucap dia. Menurut dia, agar tidak ada kekosongan jabatan, pihaknya segera menindaklanjuti surat permohonan mundur tersebut. Bahkan, saat ini sudah ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan tugas di dinas tersebut. Untuk Dinas Dukcapil ditunjuk Camat Sematang Borang Ali Sobri untuk menjadi pelaksana tugas. Sementara Kepala BKPMD ditunjuk Kabid Pemetaan, Pengukuran, dan Penerapan Sepadan Dinas Tata Kota Palembang Ridwan sebagai pelaksana tugas. “Kita sudah meminta keduanya (kedua pejabat yang ditunjuk) untuk menjadi pelaksana tugas sehingga tugas-tugas yang ada di SKPD bisa dijalankan. Sebab, kita tidak ingin ada kekosongan jabatan sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. Sementara Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang Abdullah Farhan mengakui, dirinya memang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Menurut pria yang juga pernah menjabat Asisten I Setda Kota Palembang ini, saat ini dia memilih fokus menghabiskan masa tuanya bersama keluarga. “Saya sudah lama mengabdi. Memang, masih ada beberapa bulan lagi waktu saya untuk bekerja. Namun sepertinya sekarang saya mau istirahat. Mau mengurus cucu,” ungkapnya. Pengamat Politik dari Unsri Prof Amzulian Rifai memandang, perombakan kabinet merupakan hak prerogratif wali kota. Dia pun berharap, dalam penempatan jabatan harus ada pertimbangan yang benar sebagai tolok ukur yang jelas. Dengan begitu, bisa tercipta good governmentdi lingkungan Pemkot Palembang. “Kalau seandainya (pejabat di jajaran Pemkot) besok dirombak, bisa saja. Karena kewenangan memang ada pada wali kota,” ucapnya. yulia savitri

Popular content