• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

8 Bulan, 1.000 Guru Tak Terima TPP

SURABAYA – Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) Surabaya merana. Mereka belum menerima Tunjangan Profesi Pendidikan (TPP) dan Tunjangan Fungsional Guru (TFG) selama delapan bulan.

GTT yang belum menerima TPP dan TFG kurang lebih seribu orang. Guru-guru swasta ini hanya diberi janji-janji kalau tunjangan akan segera cair. Namun, hingga bulan ini tak ada penjelasan yang pasti dari pemerintah. Padahal, tunjangan sudah tidak cair mulai Ja-nuari hingga Agustus 2013. “Dari 1.500 GTT, sekitar 1.000 guru tunjangannya tidak cair,” kata Ketua Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI), Eko Mardiono kemarin.

Untuk memastikan proses pencairan tunjangan, Eko mengaku telah mencari penjelasan ke Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Tetapi, dindik tidak bisa menjawab persoalan-persoalan keterlambatan pencairan tunjangan fungsional. Dindik berdalih, persoalan tunjangan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Mereka mengaku hanya menyampaikan data untuk persyaratan- persyaratan administrasi.

Untuk persoalan waktu pencairan, pemerintah pusat yang menangani secara langsung. “Kami diminta bersabar sebelum Lebaran kemarin. Tapi sampai sekarang tak ada penjelasan,” ungkap Ketua GTT/PTT Kota Surabaya ini. Jumlah yang diterima GTT/PTT sebesar Rp500.000 setiap bulannya. Jadi, total dana GTT/PTT yang tidak diterima sebanyak Rp4.000.000 untuk setiap guru.

Fakta ini, lanjut Eko berbeda dengan tahun-tahun lalu. Jika tahun lalu alasan keterlambatan pencairan karena bermasalah dengan bank yang ditunjuk. Ada tiga bank yang direkomendasikan pemerintah dalam pencairan dana tunjangan fungsional. Namun, tahun ini tidak ada penjelasan alasan keterlambatan pencairan tunjangan. Apalagi, proses pencairan terkesan dibeda-bedakan.

Hal ini terlihat dengan jumlah GTT/ PTT yang menerima tunjangan. Dari 1.500 guru, hanya 500 guru yang menerima pencairan, sedangkan sisanya masih belum jelas. “Ini jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi banyak guru yang tahun lalu menerima tunjangan, tiba-tiba tahun ini tidak menerimanya,” papar dia.

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Yusuf mengatakan, keterlambatan pencairan anggaran tunjangan fungsional bukan tanggung jawab Dindik Surabaya. Pasalnya, proses pencairan anggaran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. “Kita akan coba tanyakan ke pusat, apa alasannya,” katanya kemarin.

Yusuf menerangkan, proses pencairan anggaran TPP dan TFG memang sedikit rumit. Ini karena pemerintah pusat tidak membuat aturan secara pasti, setiap tahun ada perubahan. ●arief ardliyanto

Popular content