• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Pam Obvit Perlu “Dibesarkan”

Luasnya kewenangan dan tanggung jawab yang diemban polisi Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dalam mengamankan berbagai aset dan lokasi strategis milik negara maupun swasta di lingkungan wilayah hukum Polda Jawa Barat, tentunya diperlukan kebutuhan yang memadai.

Dibutuhkan pula sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, keberadaan Pam Obvit di daerah yang berada di daerah sebagian mungkin secara keseluruhan belum berdiri sendiri dan masih menyatu dengan Satuan Sabhara. Hal ini tidak mempengaruhi atau mengganggu kinerja Pam Obvit, akan tetapi Direktorat Pengamanan Objek Vital tidak memiliki kepanjangan tangan di daerah.

Dir Pam Obvit hanya melakukan koordinasi selaku bina fungsi ke unit di kewilayahan. Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Barat Kombes Pol Anton Suhartono mengatakan, berdasarkan Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004, objek vital yang perlu diamankan antara lain ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya yang mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional dan atau ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

”Sesuai dengan keputusan tersebut seluruh objek yang ditetapkan ke dalam objek vital nasional, maka perlu dilakukan pengamanan maksimal,” ucapnya. Dengan banyaknya objek vital yang harus dilakukan pengamanan, bertolak belakang dengan kesiapan kepolisian dalam melaksanakan operasional di lapangan. Tentunya dengan keterbatasan personel dan sarana pendukung berdampak terhadap kinerja kepolisian.

Meskipun begitu, Anton tidak membantah dengan keterbatasan tersebut. Dia beralasan, sejauh ini dalam menjalankan fungsi pelaksanaan di lapangan di-back up oleh satuan lainnya di kepolisian yang berasal dari Sabhara, Brimob, Reskrim serta satuan lainnya. Dia mencontohkan, saat terjadi pencurian pipa migas di Indramayu, pengamanan di lapangan dilakukan oleh pihak Polisi Air dan Udara (Pol Airud).

Sedangkan pihaknya hanya melakukan pemantauan serta hal yang sifatnya koordinatif. Anton mengakui jumlah personel di direktoratnya hanya berjumlah 107 orang. Dari jumlah tersebut, 60 di antaranya berada di level perwira menengah, dan hanya 34 personel yang berpangkat brigadir yang siap diturunkan di lapangan. Sementara itu, kendaraan operasional hanya ada dua unit dan dua unit lainnya mangkrak karena rusak dan dibiarkan.

Salah satu alasan tidak diperbaikinya kendaraan yang rusak karena biaya perbaikannya sendiri melebihi harga kendaraan itu sendiri.”Idealnya kami memiliki personel tidak kurang dari 124 personel. Begitu juga kendaraan operasional minimal satu kasubdit satu kendaraan yang memiliki kemampuan maksimal agar bisa menjangkau lokasi objek vital, tapi dengan begitu kami tetap memaksimalkan personel yang ada,” ujarnya.

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Muradi menatakan, ada tiga hal utama yang menjadi tanggung jawab Pam Obvit, yakni pengamanan kawasan tertentu, pengamanan VIP/VVIP dan pengamanan pariwisata. Tugas dan kewenangaannya sendiri diatur dalam Keppres No 63 Tahun 2004 dan Kepkapolri No Pol skep/738/X 2005. Sedangkan dasar hukum utamanya ada pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Melihat dari susunan organisasi kepolisian, Pam Obvit di tingkat nasional berada di bawah Baharkam, sedangkan di tingkat provinsi berada di Polda dengan direktorat tersendiri. Begitu juga di tingkat kota dan kabupaten Pam Obvit berdiri sendiri dengan dipimpin seorang kepala satuan (Kasat). Akan tetapi, pada praktik di lapangan, kata Muradi, susunan kepolisian bisa dikalahkan diskersi pimpinan dalam melihat perlu atau tidaknya Pam Obvit berdiri sendiri atau menyatu ke kesatuan lain.

Hal itu bisa dilakukan oleh pimpinan daerah dalam menentukan penting atau tidaknya Pam Obvit yang didasarkan kepada efesiensi personel, anggaran dan tingkat ancamannya. Bahkan di Jawa Barat sendiri tidak semua memilik Pam Obvit.”Dengan kondisi tersebut tumpang tindih kewenangan pasti terjadi, tapi hal itu didasarkan kepada pimpinan setempat melihat dalam melihat situasi di lapangan,” beber Muradi.

Dalam ilustrasi pengamanan objek vital, Muradi menyebutkan, pengamanan perusahaan multinasional seperti Chevron yang berada di Kabupaten Garut, sistem pengamanan Pam Obvit tidak dipegang langsung oleh Polres Garut atau pun Polda Jawa Barat, tapi langsung dikendalikan oleh Mabes Polri.

Akan tetapi dalam praktiknya pengamanan tetap dilakukan oleh kepolisian setempat dan daerah dengan menurunkan personel dari berbagai kesatuan. Akan tetapi di lapangan tidak dapat dipungkiri kegamangan akan terjadi, jika terjadi suatu hal, maka harus dikoordinasikan terlebih dahulu ke level yang lebih atas sebagai penanggungjawab keamanan. raden bagja mulyana



Popular content