Edisi 27-05-2017
Perwira Tinggi TNI AU Tersangka


JAKARTA – Bau tak sedap di balik pengadaan satu helikopter AgustaWestland (AW) 101 akhirnya menyeruak ke permukaan. Tanpa banyak terekspos ke publik sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI ternyata telah menetapkan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara (Wagub AAU) Marsekal Pertama TNI Fachri Adamy (FA) sebagai tersangka.

FA menjadi tersangka terkait posisinya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau kepala staf pengadaan TNI AU (Kadisadaau) 2016-2017. Bersamaan dengan FA, dalam kasus pengadaan senilai Rp738 miliar tahun anggaran 2016 tersebut, Puspom juga menetapkan Letnan Kolonel (Letkol) TNI AU berinisial WW dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) TNI AU berinisial SS sebagai tersangka.

Keduanya masing-masing berperan sebagai pejabat pemegang kas (Pekas) dan staf Pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menandaskan, korupsi FA, WW, dan SS tidak hanya masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, tapi juga terkait dengan insubordinasi terhadap pimpinan dan beberapa pelanggaran lain. “Kemudian saya katakan ini adalah kasus bukan hanya korupsi, melainkan ada ketidaktaatan terhadap perintah, insubordinasi juga ada, penyalahgunaan kewenangan jabatan juga ada, kemudian ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan jasa juga ada, penggelapan, dan pemalsuan juga,” ujar Gatot Nurmantyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Dalam jumpa pers tersebut, Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Gatot Nurmantyo memastikan pengusutan kasus pengadaan AW 101 tidak berhenti pada FA, WW, SS. Menurut dia, penyidik POM TNI, KPK, dan PPATK masih berupaya melakukan investigasi, khususnya aliran dana dari pengadaan helikopter AW 101 tersebut. Dia meyakini dengan kerugian negara sekitar Rp220 miliar tersebut sangat mungkin ada pihak lain yang turut menikmati aliran uang.

Disinggung apakah atasan FA termasuk juga Kuasa Pengguna Anggaran dan Marsekal TNI (purn) Agus Supriatna selaku KSAU saat itu juga masuk dalam radar TNI, Gatot Nurmantyo memastikan atasan-atasan Fachri saat itu memang akan diusut TNI. Berdasarkanhasilpenyelidikan gabungan Puspom TNI, KPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi kerugian negara kasus tersebut mencapai Rp220 miliar, dengan basis perhitungan saat itu nilai USD1 sama dengan Rp13.000. “Penyidik POM TNI juga sudah memblokir rekening atas nama Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp139 miliar,” tandas Gatot.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan anggaran yang ditetapkan Rp738 miliar sebenarnya untuk helikopter VVIP. Namun, ternyata helikopter untuk angkut yang dibeli juga dianggarkan dengan nilai yang sama meski spesifikasinya berada di bawah helikopter VVIP. Menurut dia, dari itu saja sudah kelihatan adanya korupsi. “Ini pelanggaran yang dilakukan, tidak patuh, melanggar perintah, karena Presiden sendiri sudah melarang. Bahkan ada surat langsung Seskab ke TNI AU, tapi tetap dilakukan (pengadaan helikopter AW-101) sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan (pembeliannya),” ucapnya. KSAU TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membenarkan helikopter yang dibeli tidak ada kesesuaian antara harga dan spesifikasi.

Dia menuturkan, pada Desember 2015 sudah ada perintah untuk menghentikan pengadaan satu helikopter. Kemudian awal 2016, helikopter VVIP diubah menjadi helikopter angkut dan hanya satu buah. “Memang betul TNI AU belum memiliki heli ramp door. Itu yang akan diadakan. Tapi kenyataannya 2017 heli datang pada akhir Januari dan helikopter itu masih tidak sesuai spek, sehingga 1 heli itu belum kita terima sebagai kekuatan AU. Heli tidak ada 2 heli, yang ada hanya 1 heli versi militer yang speknya belum memenuhi versi militer,” ucapnya. Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan apresiasi KPK terhadap komitmen yang sangat besar dari Panglima TNI untuk memberantas korupsi.

Dia menuturkan, dalamkasusinipihaknya bersama TNI sudah bekerja sama melakukan penyelidikan selama lebih dari tiga bulan. Dia membeberkan, selain pada kasus helikopter AW 101, KPK dan TNI sudah bekerja sama pada kasus PT PAL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). “Sebetulnya konferensi pers ini terkait tersangka dari pihak TNI-nya sudah dinaikkan. Sedangkan swastanya yang menangani KPK. Dalam waktu tidak terlalu lama, swastanya akan kita (KPK) naikkan (tetapkan sebagai tersangka),” kata Agus.

Dalam koordinasi yang dilakukan, disepakati bahwa tersangka dari unsur TNI akan ditangani dan disidangkan di peradilan militer, sedangkan swastanya akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) biasa atau peradilan umum. Dia lantas menuturkan, sebelum mengumumkan tersangka, TNI bersama KPK dua hari sebelumnya menggeledah empat lokasi. Lokasi dimaksud adalah kantor PT Diratama Jaya Mandiri di Sentul, Bogor, Jawa Barat dan di Bidakara; rumah seorang dari pihak swasta di Bogor; dan kediaman salah satu pihak swasta di Sentul City, Bogor.

Selain guna melengkapi penyidikan yang dilakukan TNI dengan tiga tersangka dari unsur militer, penggeledahan juga untuk melengkapi penyelidikan kasus yang sama untuk unsur sipik atau pihak swasta yang sedang ditangani KPK. “Jadi masih memerlukan pendalaman karena yang digeledah juga baru didapatkan untuk melanjutkan kasus ini,” paparnya.

Perhatian Presiden


Sejak awal, pembelian rencana pembelian satu helikopter AW 101 VVIP yang kemudian diubah menjadi heli angkut memicu kontroversi dan menjadi trending topic di media sosial. Atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberi perhatian. Presiden pun meminta penjelasan Gatot Nurmantyo. “Saya jelaskan di sini bagaimana ceritanya, tapi tidak secara panjang lebar,” kata Gatot Nurmantyo.

Pada rapat terbatas (rata) tersebut, lanjut dia, Presiden menyampaikan bahwa ekonomi saat ini belum benar-benar normal. Karena itulah pembelian helikopter AW 101 belum dapat dilakukan. Presiden juga menyampaikan agar pembelian helikopter AW 101 dilakukan dengan kerangka kerja sama government to government. Atas arahan tersebut, Menteri Seskab kemudian membuat surat ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dengan No.B230/ Seskabpolhukam/4/2014. Surat tertanggal 12 April 2016 tersebut dengan perihal prediksi realisasi pengadaan alutsista 2015-2016.

“Salah satunya pokoknya adalahrencanapengadaan realisasi alutsista TNI AU produk luar negeri,” imbuhnya. Dalam rencana pengadaan dimaksud, lanjut Gatot Nurmantyo, ditekankan bahwa pengadaan alutsista TNI sebagai bagian peralatan pertahanan keamanan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya UU 16/ 2012 tentang Industri Pertahanan. Kemudian, pengadaan alat pertahanan keamanan produk luar negeri hanya dapat dilakukan apabila belum dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sesuaidenganPasal43UU Nomor 16/2012.

“Huruf 2, Presiden dalam beberapa kali ratas, terakhir 23 Februari 2016 memberikan arahan intinya seluruh kementerian/ lembaga menggunakan produk dalam negeri. Yang selanjutnya perjanjian kontrak KJP/ 3000/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 antara Mabes TNI AU dan Diratama Jaya Mandiri tentang pengadaan heli angkut AW-101. Jadi kontrak 29 Juli 2016,” bebernya. Selaku panglima TNI, Gatot Nurmantyo menerbitkan surat Panglima TNI kepada TNI AU dengan No B4091/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 tentang pembatalan pembelian heli AW-101. Semua hal tersebut sudah dijelaskan secara detil dan rinci kepada Presiden Jokowi.

“Setelah itu Presiden bertanya ke saya, ‘kira-kira kerugian negara berapa Bapak Panglima?’. Saya sampaikan ke presiden, kira-kira minimal Rp150 miliar. Presiden menjawab, ‘menurut saya lebih dari Rp200 miliar’. Bayangkan Panglima sampaikan itu, tapi Presiden lebih tahu, kan malu saya,” katanya. Berdasarkan kondisi tersebut, Presiden pun memerintahkan Gatot Nurmantyo untuk mengejar kasus tersebut, karena negara saat ini juga sedang mengejar mengejar tax amnesty. Menindaklanjuti perintah, Gatot Nurmantyo membuat surat Panglima TNI No.Sprin 3000/ XII/2016 tanggal 29 Desember 2016tentangperintahmembentuk tim investigasi pengadaan pembelian heli AW-10.

Gatot Nurmantyo lantas menyerahkan sepenuhnya investigasi awal ke KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang dilantik Januari 2017. “Dan dengan bekerja cepat maka pada 24 Februari 2017, KSAU mengirimkan hasil investigasi. Dari hasil investigasi KSAU semakin jelas, tetapi ada pelaku-pelaku karena korupsi konspirasi. Saya ucapkan terima kasih Pak KSAU,” ungkapnya. Bermodal investigasi KSAU, TNI kemudian menjalin kerja sama dengan Mabes Polri, dan BPK, serta khususnya PPATK dan KPK untuk menggelar penyelidikan intensif secara terus-menerus.

“Dan atas kerja sama ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang saya tahu, tim saya selalu mendampingi KPK siang-malam dengan teliti dan akurat,” paparnya.

Sabir laluhu