Edisi 05-10-2015
Penyelidikan Jembatan Macet


MALANG– Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Jembatan Kedungkandang, Kota Malang, oleh Polres Malang Kota masih jalan di tempat. Padahal proyek jembatan terbesar di Kota Pendidikan ini sudah berhenti sejak 2013 silam.

Jembatan yang dibiayai dengan APBD Kota Malang sebesar Rp80 miliar tersebut hanya terbangun beberapa titik fondasi saja. PT Taruna Adi Taruna selaku kontraktor pemenang tender pembangunan jembatan pada waktu itu tidak mampu menyelesaikan pelaksanaan pembangunannya. Imbasnya, jalur di kawasan timur Kota Malang itu sering macet parah. Rencananya Pemkot Malang akan kembali membiayai pembangunan jembatan ini pada 2016 mendatang.

Kepala Polres Malang Kota AKBP Singgamata menegaskan, proses penyelidikan dugaan korupsi pembangunan jembatan ini masih terus berjalan. ”Kami tidak berhenti. Prosesnya masih terus kami lakukan,” katanya. Saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya permintaan bantuan tim ahli konstruksi untuk mengaudit bangunan yang sudah ada.

Hasil audit konstruksi ini sangat penting untuk mengetahui ada atau tidak kerugian negara. Menurutnya, proses pembangunan jembatan yang tidak tuntas tersebut patut diduga ada kerugian negara. ”Kami sudah meminta keterangan lebih dari 10 saksi, termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawas Bangunan (DPUPPB) Kota Malang,” ujarnya. Sementara Wali Kota Malang M Anton menyatakan siap menganggarkan pembangunan jembatan pada APBD 2016 senilai Rp10 miliar.

”Anggarannya akan diberikan bertahap. Apabila dibutuhkan akan ditambah lagi saat perubahan APBD,” ujarnya. Menurutnya jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Selain untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan timur, juga menjadi akses utama keluar dan masuk tol Malang- Pandaan yang saat ini sudah pada tahap pembebasan lahan. Kepala DPUPPB Kota Malang Jarot Edy Sulistyono mengatakan, proyek jembatan ini sebenarnya sudah tidak ada persoalan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil audit BPKP Jawa Timur dan tim audit independen dari ITS Surabaya. Pembangunan Jembatan Kedungkandang gagal diselesaikan PT Nugraha Adi Taruna pada 2013 silam. Pada saat itu anggaran pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari Jalur Lingkar Timur (Jalitim) Kota Malang tersebut mencapai Rp54 miliar. Akibatnya, PT Nugraha Adi Taruna memiliki tanggungan sebesar Rp4,5 miliar kepada Pemkot Malang berupa uang jaminan pembangunan senilai Rp2,7 miliar atau 5% dari total nilai proyek.

Hasil audit BPKP Jawa Timur diketahui nilai bangunan yang sudah dibangun hanya mencapai Rp5,2 miliar. ”Seluruh tanggungan tersebut sudah kembali ke kas daerah sehingga tidak ada masalah lagi,” ujar Jarot. Menurut Dewan Pengurus Malang Corruption Wacth (MCW) Lutfi J. Kurniawan, persoalan hukum pembangunan Jembatan Kedungkandang ini harus dituntaskan.

”Tidak bisa tiba-tiba Pemkot Malang memberikan anggaran baru untuk menyelesaikan jembatan ini sementara kasus hukumnya belum tuntas,” ungkapnya. Dia meminta diaudit secara menyeluruh terhadap proyek yang terhenti itu. Apabila tidak ada audit dan tiba-tiba dianggarkan baru, bisa diindikasikan ada penghilangan persoalan hukum yang terjadi sebelumnya.

Yuswantoro

Berita Lainnya...