Edisi 05-10-2015
Tunda Hibah Salah Kaprah


PASURUAN– Penangguhan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan dalam APBD kabupaten/ kota di Jawa Timur membuat DPRD Jawa Timur prihatin.

Dewan menilai ada pemahaman yang salah atas Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/ 2015 sehingga kabupaten/kota takut mencairkan dana hibah dan bansos yang sudah dianggarkan. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi’i mengungkapkan, SE Mendagri tidak melarang pemerintah daerah menyalurkan dana hibah dan bansos. SE Mendagri hanya menajamkan ketentuan dalam Pasal 298 Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah.

”Undang-undang ini baru diberlakukan pada Oktober 2016. Semua dana hibah dan bansos yang telah dianggarkan dalam APBD 2015 masih bisa direalisasikan. SE Mendagri itu merupakan penjelasan khusus tentang siapasaja yangbisamenerimadana hibah dan bansos karena PP dari UU 23/2014 tersebut belum diterbitkan,” kata Muzammil. Menurut mantan Wakil Bupati (Wabup) Pasuruan itu, ketakutan pemerintah daerah menyalurkan dana hibah terlalu berlebihan dan salah kaprah memahami aturan hukum.

Dia mendesak agar bupati/wali kota tetap merealisasikan dana hibah dan bansos sesuai yang dianggarkan dalam APBD 2015. Karena dana hibah dari APBD Jatim 2015 tetap diberikan kepada para penerimanya. Namun penyaluran dana hibahpada 2017harusmengacupada Undang-Undang No 23 tahun 2014. ”Bupati/wali kota tidak perlu takut untuk merealisasikan dana hibah dan bansos yang telah dianggarkan dalam APBD 2015,” kata Muzammil Syafi’i. Desakan sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak perlu ragu menyalurkan dana hibah dan bansos sepanjang memenuhi aturan berlaku. Penangguhan dana hibah tersebut justru akan menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat. ”Sepanjang memenuhi aturan, lakukan saja,” kata Joko. Diberitakan sebelumnya, dari sekitar Rp93 miliar dana hibah dan bansos yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2015, sebanyak Rp55 miliar hingga saat ini belum terserap oleh masyarakat.

Tidak tersalurnya dana hibah tersebut dilandasi terbitnya SE Mendagri yang dipahami sebagai bentuk larangan penyaluran dana hibah terhadap lembaga masyarakat yang tidak memiliki pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Arie yoenianto

Berita Lainnya...