Edisi 05-10-2015
P-APBD Belum Rampung, Lelang Jabatan Terhambat


DELISERDANG - Akibat Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Deliserdang belum rampung, rencana program lelang jabatan tahap kedua menjadi terhambat.

Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, mengatakan, lelang jabatan tahap kedua direncanakan dilakukan Oktober 2015. Namun, rencana tersebut terhambat, karena sampai saat ini P-APBD Deliserdang belum juga dirampungkan. Untuk waktu pelaksanaan lelang jabatan, kata Asharii, Pemkab Deliserdang masih menunggu P-APBD disahkan. Pasalnya, pelaksanaan lelang jabatan periode kedua ini masuk ke dalam anggaran PAPBD. Untuk itu, Ashari berharap DPRD segera mengesahkan P-APBD.

“Tetap akan dilakukan lelang jabatan, namun anggarannya masih disusun di PAPBD. Kenapa di P-APBD, karena anggarannya untuk membayar profesor dan psikotes. Tapi saya tidak tahu persis angkanya,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Lubukpakam, pekan lalu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Deliserdang yang akan dilelang, yakni kepala Dinas Pasar (masih diisi Pelaksana tugas), kepala Badan Kesbang Linmas (masih diisi Pelaksana tugas), kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, kepala Badan Ketahanan Pangan (memasuki persiapan masa pensiun), kepala Dinas Kominfo (memasuki persiapan masa pensiun), dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Anggota DPRD Deliserdang, Cece Moh Romli, menuturkan, P-APBD belum dirampungkan, karena masih dalam pembahasan anggota Badan Anggaran (Banggar). “Setelah Bamus mengagendakan, nantinya akan dibahas oleh Banggar. Semoga tidak menghambat pembangunan di De-liserdang,” tuturnya. Jika memang lelang jabatan tahap kedua menggunakan PAPBD, politisi PKS ini mengharapkan rekan Dewan yang tergabung dalam Banggar dapat membahas dan mengesahkan segera.

“Kalau bisa memang cepat, karena kabupaten/kota lain saja sudah ada yang disahkan P-APBD nya,” ucapnya. Dari Kabupaten Simalungun, sejumlah tokoh masyarakat menyesalkan tertundanya pengesahan P-APBD gara- gara banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna, Jumat (2/10) lalu.

Tokoh masyarakat Kecamatan Panei, Marsono Purba, mengatakan, penundaan pengesahan P-APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2015 menunjukkan sebagian besar anggota DPRD tidak berpihak kepada masyarakat. “Banyak anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pengesahan P-APBD, menunjukkan mereka hanya mementingkan dirinya sendiri,” ujar Marsono.

Sementara tokoh pemuda Kecamatan Raya, Verry Saragih, juga menilai anggota DPRD Simalungun terkesan bersikap seperti anak-anak. “Kemungkinan banyak anggota DPRD Simalungun tidak hadir dalam rapat pengesahan PAPBD, karena merajuk permintaannya belum dipenuhi. Jadi, mereka terkesan seperti anakanak,” katanya.

Namun, Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba, membantah ada isu suap dalam pengesahan P-APBD Kabupaten Simalungun TA 2015. “Saya tegaskan tidak ada suap dalam pengesahan P-APBD Simalungun. Prosesnya mengacu ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tandasnya.

M andi yusri/ ricky hutapea

Berita Lainnya...