Edisi 05-10-2015
Panwaslu Pemalang Lumpuh


PEMALANG – Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pemalang dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) lumpuh.

Penyebabnya, Pemkab setempat menarik tiga PNS yang menjadi staf administrasi di Panwaslu tanpa alasan yang jelas. Ketua Panwaslu Kabupaten Pemalang Heri Setyawan mengatakan, penarikan tiga PNS yang diperbantukan di kantor Panwaslu dilakukan pemkab atas perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Raharjo terhitung sejak Rabu (30/9).

“Penarikan ini membuat kerja Panwaslu menjadi terhambat. Bisa dibilang lumpuh. Karena ketiga PNS itu yang mengelola administrasi dan keuangan di Panwaslu. Jadi kami tidak bisa mencairkan anggaran untuk me-laksanakan pengawasan dan sosialisasi,” kata Heri kemarin.

Ketiga PNS yang ditarik tersebut adalah Kepala Sekretariat Panwaslu Arif Rahman Hakim, Bendahara Panwaslu Rusmiyati dan staf Panwaslu Ahmad Jubaedi. Setelah ditarik mereka kembali ke instansinya masing-masing di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Tata Pemerintahan Setda, dan Kantor Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang. Heri menilai Sekda Budi Raharjo terkesan sengaja menghambat kerja Panwaslu dengan adanya langkah penarikan tersebut. Sebab terdapat kejanggalan dalam proses penarikan tersebut.

Terlebih Bupati Pemalang saat ini, Junaedi, maju kembali sebagai calon bupati sehingga potensi ketidaknetralan PNS sangat besar. “Kami lihat janggal karena sebelum ditarik, mereka dipanggil oleh sekda dan diminta mengundurkan diri dari Panwaslu. Tapi prosesnya dibuat seolah-olah mereka yang meminta agar ditarik dari Panwaslu,” bebernya. Menurut Heri, penarikan tersebut diduga kuat juga erat kaitannya dengan stiker yang dibagikan Panwaslu terkait netralitas PNS dalam pilkada.

Dalam stiker tersebut terdapat tulisan “PNS Adalah Pelayanan Masyarakat, Bukan Boneka Penguasa”. Pembagian dan pemasangan stiker tersebut, kata Heri, memancing kemarahan Budi Raharjo sehingga melayangkan somasi ke Panwaslu pada 28 September lalu. “Sekda terlalu sensitif. Seharusnya tidak perlu tersinggung dan marah. Stiker itu kan yang membuat Bawaslu dan didistribusikan ke Panwaslu di semua kabupaten yang menggelar pilkada. Hanya di Pemalang saja yang muncul masalah. Kabupaten lain tidak. Padahal tulisannya sama,” tandas Heri.

Heri menyebut langkah Sekda menarik PNS berlawanan dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam pasal itu disebutkan pemda wajib mendukung dan memfasilitasi kerja penyelenggara pemilu. “Di Pemalang justru sebaliknya. Kami melihat ada kesengajaan untuk menghambat kerja Panwaslu,” tandasnya.

Heri mengaku sudah melaporkan langkah penarikan tersebut ke Bawaslu. Menindaklanjuti laporan itu, Ketua Bawaslu Abkhan datang ke Pemalang pada Jumat (2/10) untuk bertemu Bupati Pemalang Junaedi dan Sekda Bud Raharjo. “Tapi akhirnya tidak bertemu karena waktu Sekda ada di Semarang, sedangkan bupati ada acara lain,” ungkap Heri. Heri menyatakan belum ada rencana dari Panwaslu untuk meminta Pembak memperbantukan kembali tiga PNS yang ditarik. Dia beralasan sudah ada upaya dari Bawaslu untuk menyelesaikan masalah ini.

“Tapi rencana besok Senin (5/10) kami akan bertemu komisiIDPRD sebagaimitrakerjakami untuk menyampaikan permasalahan ini,” ucapnya. Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah menilai praktik intervensi yang diduga dilakukan oleh Sekda Kabupaten Pemalang terhadap petugas panwas memalukan. “Upaya Sekda Pemalang dalam mengintervensi jalannya pilkada sangat memalukan, apalagi jabatan sekda semeskinya patuh pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengikat,” katanya.

Abhan menjelaskan bahwa hal tersebut mengganggu kegiatan pengawasan tahapan pilkada di Kabupaten Pemalang, terutama pada pelaksanaan anggaran. “Oleh karena itu, kami mendesak Pemkab Pemalang agar mengembalikan petugas panwas yang ditarik untuk melaksanakan tugasnya seperti biasa karena urusan administrasi dan masalah pencairan anggaran menjadi terganggu,” ujarnya. Selain itu, kata dia, upaya penggalangan dukungan pada calon petahan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Janji Tindak Tegas

Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Jawa Tengah Sri Puryono yang dikonfirmasi terpisah mengaku akan menindak tegas jajaran pegawai negeri sipil yang terbukti bertindak tidak netral pada pilkada. Menurut dia, netralitas PNS sudah diatur secara tegas dalam UU ASN dan melarang PNS terlibat dalam suatu politik praktis atau pemilihan kepala daerah.

“Pegawai negeri sipil itu harus netral, profesional, dan tidak berpihak terhadap calon yang merupakan petahana, apalagi seorang sekda yang posisinya menjadi pejabat pembina kepegawaian,” katanya. Sebelumnya, KetuaBawasluRI Muhammad mengatakan bahwa dugaan intervensi Sekda Pemalang berawal saat Wakil Bupati Pemalang ikut mencalonkan diri sebagai lawan bupati setempat yang juga maju kembali pada pilkada.

Namun, KPUsetempat tidak meloloskan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat, sedangkan calon petahana telah memenuhi syarat serta dinyatakan lolos. Di sisi lain, panwas menilai bahwa wakil bupati yang mencalonkan diri tersebut telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pilkada dan ketentuan itu telah sesuai dengan undang-undang. “Ternyata Sekda tidak senang dengan keputusan panwas yang meloloskan wakil bupati, lalu (anggota panwas) diinstruksikan untuk balik kanan,” ujar Muhammad di Jakarta, Jumat (2/10).

Muhammad mengatakan bahwa Sekda mempertanyakan mengapa panwas meloloskan wakil bupati, padahal sebelumnya sudah ada komitmen untuk mendukung bupati saat ini untuk maju kembali. Sementara itu, Sekda Pemalang Budi Raharjo belum dapat dikonfirmasi terkait hal ini. Saat dihubungi melalui telepon selulernya kemarin, yang mengangkat adalah ajudan. “Bapak (Budi Raharjo) sedang istirahat, Mas. Ngapunten (mohon maaf),” katanya.

Farid firdaus/ant

Berita Lainnya...