Edisi 05-10-2015
Anggaran Dikepras 70%, SKPD Sambat


SIDOARJO– Sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengeluh. Pasalnya, anggaran rutin mereka dipangkas hingga 70%.

Pemangkasan anggaran yang cukup besar pada APBD 2016 ini menyebabkan banyak kegiatan rutin SKPD yang tidak bisa dilakukan. Salah satunya kegiatan kedinasan luar kota. Pemangkasan anggaran rutin ini terjadi di hampir semua SKPD. Dan, saat ini masih dilakukan pembahasan lebih detail dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

”Hampir semua SKPD yang anggaran rutinnya dikepras. Dan, tidak tanggung-tanggung sampai 70 persen,” ujar salah satu kepala SKPD yang enggan disebut namanya, kemarin. Pemangkasan anggaran rutin SKPD besar-besaran itu ternyata bukan karena penghematan anggaran. Namun karena Pemkab Sidoarjo butuh anggaran untuk membangun gedung perkantoran terpadu 8 lantai dan pembangunan infrastruktur jalan. Pembangujan gedung yang rencananya dimulai pada 2016 tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar Rp290 miliar.

Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur jalan dipatok minimal 10% dari APBD Sidoarjo 2016. ”Kalau anggaran rutin dikepras sampai 70 persen, kita tidak bisa apa-apa,” ujar kepala SKPD lainnya. Sebagian kepala SKPD bertanya kenapa pengeprasan anggaran rutin baru dilakukan sekarang dan langsung dalam jumlah besar. Harusnya, dilakukan bertahap sehingga ada penyesuaian. Asisten II (Bidang Perekonomian) Pemkab Sidoarjo Handajani mengakui jika ada pengeprasan anggaran rutin di SKPD.

Namun, dia tidak tahu seberapa besar pengeprasan anggaran yang dilakukan. Mantan Kadis Pertanian ini mengakui jika pengeprasan anggaran rutin di SKPD itu untuk pembangunan gedung pemkab terpadu 8 lantai yang membutuhkan dana besar. Menurutnya, proyek tersebut merupakan program Bupati Saiful Illah yang belum terlaksana. ”Bupati berharap 2016 sudah mulai dibangun,” tandasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Hadi Subiyanto mengakui jika dalam pembahasan anggaran 2016 sudah ada pengeprasan anggaran rutin. Hal itu diketahui saat pembahasan dengan Kepala Bappeda Sidoarjo Sulaksono. Pengeprasan belanja rutin itu, lanjut Hadi Subiyanto memang harus dilakukan agar ada efisiensi anggaran.

”Harus dikepras anggaran-anggaran yang tidak perlu di SKPD itu. Sekarang bagaimana kita memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pendidikan,” tuturnya. Politisi Partai Golkar ini mengaku sependapat dengan Bappeda jika program yang tidak perlu jangan dianggarkan lagi. Namun, Hadi Subiyanto tidak sependapat jika pengeprasan itu hanya demi membangun gedung pemkab terpadu.

Anggarannya harus didistribusikan ke infrastruktur dan pendidikan. Anggota Komisi C Tarkit Erdianto mengaku sependapat dengan Kepala Bappeda Sidoarjo Sulaksono yang mengerpras anggaran rutin. ”Saya yakin pengeprasan itu untuk efisiensi anggaran. Jadi dilihat dari segi positifnya saja,” tandas politisi PDIP tersebut.

Sekadar diketahui, APBD Sidoarjo mengalami kenaikan cukup tinggi. Untuk APBD2015saja mencapaiRp4,2 triliun sedangkan 2016 diperkirakan bisa di atas Rp4,5 triliun.

Abdul rouf

Berita Lainnya...