Edisi 05-10-2015
Pengerukan di BKT Diduga Ilegal


SEMARANG - Pengerukan sedimentasi di Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang marak akhir-akhir ini diduga ilegal. Selain dilakukan hanya di beberapa titik, aktivitas juga lebih pada pengambilan tanah uruk.

Anehnya, pemangku kebijakan ternyata tidak mengetahui penambangan tanah itu. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah alat berat diturunkan untuk mengeruk tanah di pinggiran Sungai BKT. Puluhan truk pun lalu lalang mengangkut tanah kerukan ke tempat yang belum diketahui.

Beberapa warga Sawah Besar dan Citarum sangat menyayangkan pengerukan sedimen BKT hanya di satu titik, yaitu di sekitar Jembatan Citarum. Pengerukan sedimen terkesan tak menyeluruh. Alat berat hanya berhenti di satu titik di sekitar jembatan Jalan Citarum. “Kami menyayangkan proses pengerukan hanya dilaksanakan parsial dan tidak menyeluruh.

Padahal penanganan Banjir Kanal Timur harus tuntas dari hulu hingga hilir. Pengerukan sekarang terkesan hanya mengambil tanah uruk, tanpa konsep jelas. Jika dilakukan di satu titik, dikhawatirkan akan merusak aliran sungai karena akan menimbulkan kubangan,” kata Arif Budi Nugroho, warga yang ditemui di sekitar lokasi pengerukan, kemarin.

Dikonfirmasi mengenai pengerukan sedimentasi di Sungai BKT, Kabid Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang M Farchan mengaku, belum mengetahui siapa yang mengeruk di kawasan Sungai Banjir Kanal Timur. Dari konfirmasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana instansi yang menangani Sungai BKT ternyata juga menyatakan belum ada kegiatan pengerukan. Menurut M Farchan, ketika ada warga yang mengeruk sedimentasi Sungai BKT, maka secara teknis menguntungkan karena mengurangi endapan.

Namun jika dilakukan hanya di satu titik dan tanpa izin dari BBWS, maka aktivitas itu bisa bertolak belakang dengan konsep penanganan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. “Apalagi jika hanya dilakukan di titik tertentu dan penggalian tidak sejalan dengan konsep penanganan sedimentasi, bisa menjadi kubangan yang akan mengganggu rencana normalisasi Banjir Kanal Timur,” ujarnya. Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur, menurut M Farchan, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Normalisasi Banjir Kanal Timur merupakan kebutuhan untuk penanganan terpadu mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan air baku. Maka harus dilakukan secara komprehensif,” katanya. Pada 2016, Pemkot Semarang akan menganggarkan dana pendamping sebesar Rp500 juta untuk identifikasi masalah sosial, termasuk penanganan permukiman liar di bantaran.

“Untuk amdal menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kegiatan fisik tahap pertama kami harapkan bisa dilaksanakan mulai 2017 dan akan dilaksanakan pemerintah pusat,” katanya. Menurut Farchan, Sungai Banjir Kanal Timur bukan hanya milik Semarang mengingat hulu dari kanal itu berada di wilayah Kabupaten Demak. Karena itu, persoalan yang terjadi harus ditangani bersama. Farchan menjelaskan, apabila pemerintah pusat siap memulai kegiatan fisik pada 2017, semestinya pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, segera bersiap.

Proses normalisasi menyeluruh, khusus di Kota Semarang, diperkirakan akan melalui empat kecamatan, Tembalang, Semarang Timur, Gayamsari, dan Semarang Utara.

M abduh

Berita Lainnya...